Komisi II Ungkap 5 Alasan Masa Kampanye 75 Hari: Hemat Biaya-Hindari Konflik

Perwakilan partai politik peserta Pemilu berparade dengan membawa bendera partainya dalam defile Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Denpasar, Bali, Minggu (24/3/2019). Foto: ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

Pemerintah, penyelenggara pemilu, dan DPR, sepakat masa kampanye Pemilu 2024 diadakan selama 75 hari. Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin menjelaskan, ada 5 alasan mengapa masa kampanye dipilih selama 75 hari.

Yanuar mengatakan, dengan masa kampanye 75 hari, biaya kampanye akan lebih murah. Selain itu, lanjut dia, hal ini juga dapat mengantisipasi terjadinya politik uang.

"Saya ingin menambahkan 5 hal saja, kenapa 75 hari, yang pertama semakin pendek waktu campaign akan ekuivalen dengan semakin berkurangnya biaya kira-kira begitu, baik biaya penyelenggara, biaya kontestan dan seterusnya," kata Yanuar di Gedung DPR, Senayan, Kamis (9/6).

"Yang kedua semakin pendek waktu akan semakin berkurang juga ruang untuk terjadinya money politics, tapi semakin panjang waktu maka ruang untuk money politics akan menjadi lebih terbuka," imbuh dia.

Selain itu, kata dia, masa kampanye 75 hari akan meredam potensi konflik di masyarakat. Hal ini, lanjut dia, berkaca pada pengalaman Pilpres 2019.

Warga menggunakan hak politiknya ketika mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 02, Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (27/4). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

"Yang ketiga berkaitan dengan suhu. Semakin panjang kampanye, maka suhu naik akan menjadi lebih terbuka. Tapi semakin pendek durasi kampanye, maka suhu naik mungkin tidak akan sampai level yang tinggi," ucap Yanuar.

Politikus PKB ini menuturkan, menurunkan tensi politik selama masa kampanye dibutuhkan agar tak terjadi konflik berkepanjangan yang mengganggu stabilitas nasional.

"Yang keempat kenapa suhu ini menjadi penting, oleh karena jika tidak terkontrol dengan baik naiknya suhu politik ini akan campur baur dengan berbagai efek yang luar biasa dahsyatnya. Bahkan kalau tidak terkendali, dia bisa memecah antara kelompok A dan kelompok B menjadi rawan terhadap integrasi, rawan terhadap persatuan nasional dan rawan terhadap stabilitas dan masa depan Indonesia," sebut dia.

Lebih lanjut, ia berpandangan waktu kampanye 75 hari cukup bagi masyarakat untuk mengenal pasangan calon yang akan dipilih.

"75 (hari) itu waktu yang masih cukup panjang, dibandingkan dengan 2014 yang cuma 21 hari atau dibandingkan dengan 2004 yang cuma 30 hari. Ini masih waktu yang panjang, ini 2 bulan setengah dan menurut saya apakah pemilih menentukan pilihan itu memang karena faktor kampanye, menurut saya enggak," kata dia.

"Justru sebelum pemilu ini dilaksanakan para pemilih biasanya sudah punya keputusan awal sendiri," tutup Yanuar.