Komisi III Kembali Bahas RUU Penyadapan, Panggil Kabaintelkam Polri Minta Masukan

Komisi III DPR RI kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. RUU Penyadapan ini kembali dibahas setelah kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo terungkap.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi III mengundang Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen. Pol. Dedy Kusuma Bakti untuk memberikan masukan terkait pengaturan penyadapan di Indonesia.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pembahasan RUU Penyadapan kembali dilanjutkan setelah Komisi III memprioritaskan penyelesaian sejumlah regulasi, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU tentang Perampasan Aset.
“Jadi, ini perampasan aset insyaallah dalam waktu dekat selesai. KUHAP sudah beberapa waktu lalu selesai. Saatnya kita kembali lagi melanjutkan pembahasan pembentukan undang-undang tentang penyadapan,” kata Habiburokhman saat membuka rapat dengan pendapat (RDP) bersama Kabaintelkam Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Habiburokhman menjelaskan, Komisi III memandang perlu adanya pengaturan khusus mengenai penyadapan. Terlebih, dalam beberapa waktu terakhir, perhatian masyarakat kembali tertuju pada dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.
“Dalam beberapa waktu belakangan ini, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum,” tutur Habiburokhman.
Menurut dia, penyadapan pada prinsipnya merupakan instrumen untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan. Namun, kewenangan tersebut harus diberikan secara terbatas.
“Pada prinsipnya, penyadapan digunakan sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan yang kewenangannya diberikan secara terbatas,” kata dia.
Di sisi lain, ia mengingatkan penyalahgunaan kewenangan penyadapan dapat mengancam hak masyarakat. Sebab, praktik tersebut berpotensi menjadi alat bagi negara maupun pihak tertentu untuk menginvasi privasi seseorang.
“Namun di sisi lain, penyalahgunaan kewenangan penyadapan dapat menjadi alat invasi negara atau pihak tertentu terhadap masyarakat dan pihak-pihak tertentu lainnya. Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan,” tuturnya.
Habiburokhman menilai, penyadapan berkaitan erat dengan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas privasi. Karena itu, kewenangan tersebut perlu memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.
Ia juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang, menurutnya, menegaskan pentingnya perlindungan hak privasi serta pengaturan mengenai syarat dan tata cara penyadapan maupun perekaman.
“Penyadapan merupakan kewenangan atau kegiatan yang membatasi hak asasi manusia, yakni hak privasi. Oleh sebab itu, pengaturan tentang penyadapan perlu diatur dalam undang-undang sebagaimana diatur Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945,” jelasnya.
Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan, kewenangan penyadapan saat ini sebenarnya telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Di antaranya KUHAP, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, hingga Undang-Undang Narkotika.
Namun, berbagai aturan tersebut belum mengatur mekanisme penyadapan secara terperinci dan seragam. Salah satu perbedaannya terletak pada prosedur perizinan, karena terdapat ketentuan yang mewajibkan izin pengadilan, sementara aturan lainnya memungkinkan penyadapan dilakukan tanpa izin pengadilan.
“Pengaturan penyadapan dalam undang-undang tersebut tidak mengatur penyadapan secara rinci dan prosedurnya masih beragam. Ada yang memerlukan izin pengadilan, ada pula yang langsung tanpa izin,” ungkapnya.
Selain persoalan perizinan, Habiburokhman menyoroti belum adanya keseragaman mengenai jangka waktu penyadapan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya batasan konstitusional yang lebih jelas untuk menjamin perlindungan data dan informasi pribadi masyarakat.
“Demikian pula terkait dengan beragamnya jangka waktu. Belum ada mekanisme yang jelas dan tegas sehingga belum terdapat batasan-batasan konstitusional untuk menjamin perlindungan hak konstitusional seperti data dan informasi pribadi,” katanya.
Atas dasar itu, Komisi III menilai pembentukan RUU Penyadapan diperlukan untuk memperjelas mekanisme dan prosedur pelaksanaan penyadapan maupun perekaman. Pengaturan tersebut diharapkan dapat memastikan kewenangan penyadapan dijalankan secara profesional dan akuntabel tanpa mengabaikan hak asasi manusia.
“Pengaturan khusus ini akan memperjelas mekanisme atau prosedur tata cara kegiatan penyadapan yang harus dilakukan secara profesional dan akuntabel, tidak diskriminatif, sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan penegakan hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara,” pungkas Habiburokhman.
