Komisi III Protes Sekjen DPR Imbas Website Bermasalah: Tak Bisa Akses RUU KUHAP

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Situs DPR tak bisa diakses. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Situs DPR tak bisa diakses. Foto: Dok. Istimewa

Komisi III menghadirkan Sekjen DPR Indra Iskandar dalam rapat pada Kamis (17/7). Ia dihadirkan untuk menjelaskan soal website DPR yang sempat mengalami gangguan atau down pada Rabu (15/7) sore.

Ketua Komisi III Habiburokhman sempat memprotes Indra imbas website resmi DPR RI sempat tak bisa diakses. Imbasnya, masyarakat tak bisa mengakses draf RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Protes itu dilayangkan Habiburokhman lewat akun Instagram pribadinya.

“Mohon info, mengapa website DPR tidak bisa diakses? Masyarakat sangat perlu update pembahasan RUU KUHAP. Tolong segera diperbaiki, Pak. Ini penting banget untuk transparansi kerja Komisi III,” tulis Habiburokhman dikutip dari unggahannya.

Konferensi Pers Panja RUU KUHAP bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (17/7/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Indra menjelaskan, website DPR RI memang kerap kali terpaksa dimatikan. Alasannya, karena serangan hacker terus bertubi-tubi berdatangan.

“Jadi sering sekali, sangat sering, ratusan kali, bahkan ribuan kali, website DPR itu selalu ada upaya penyerangan-penyerangan. Itu di-hack banyak sekali,” kata Indra dalam sebuah konferensi pers di Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (17/7).

Menurutnya, ketika tingkat serangan sudah terlalu tinggi, maka tak ada pilihan lain bagi Kesekretariatan Jenderal DPR untuk men-shut down website itu.

“Pada saat di-hack itu, kalau yang sudah banyak pada tingkat tinggi grafiknya, pilihan kami harus dimatikan,” ujar Indra.

“Kalau tidak dimatikan, kalau serangan itu berhasil masuk ke dalam itu, itu akan semua merusak semua sistem yang ada kami ini,” tambahnya.

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar menyampaikan paparan saat rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (17/7/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Indra menjelaskan, dalam membentuk website DPR, mereka berkonsultasi dengan BSSN dan Direktorat Siber Bareskrim Polri. Langkah men-shut down website, menurut Indra, adalah saran dari mereka.

“‘Tolong, Sekretariat Jenderal, ini di-shutdown dulu karena serangannya terlalu banyak’,” ucap Indra.

“Jadi memang apa yang disampaikan oleh teman-teman itu benar, beberapa kali kami harus mengambil tindakan untuk mematikan karena banyak sekali hacker-hacker itu yang mencoba untuk masuk dan menerobos sistem yang ada di kita,” tambahnya.

Harus Tambah Anggaran

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, berpendapat bahwa solusi dari masalah ini adalah menambah anggaran.

“Jadi, memang untuk menghadapi serangan-serangan malware gitu kan, itu memang harus ada perangkat-perangkat teknologi yang harus selalu tiap hari, bukan tiap hari sih, secara berkala ditingkatkan. Memang betul tadi, solusinya memang di anggaran ya Pak,” ucap Sari.

“Jadi memang hal-hal seperti itu butuh anggaran untuk selalu meningkatkan teknologi. Karena yang hackersnya juga kan makin hari makin canggih. Nah kita juga untuk bertahannya juga makin hari harus makin canggih,” tutupnya.

Kini, website DPR RI sudah kembali berjalan normal dan bisa diakses.