Komisi III Soroti Siswa Bintara Dikeluarkan: Polda Jabar Evaluasi, Propam Usut

Komisi III DPR RI audiensi bersama Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Jabar, Kombes Dede Yudy Ferdiansah dan orang tua siswa disabilitas Valyano Boni Raphael terkait pemberhentian Valyano di gedung Parlemen, Jakarta pada Kamis (6/2/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Komisi III menggelar rapat kerja bersama SPN Polda Jabar di Komisi III DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/2). Rapat ini membahas Valyano Boni Raphael yang dikeluarkan dari pendidikan Bintara SPN Polda Jabar pada 3 Desember 2024.

Ia dikeluarkan h-6 sebelum dilantik jadi anggota Polri.

Kepala SPN Polda Jabar Kombes Dede Yudy Ferdiansah mengatakan, Valyano dikeluarkan karena banyak tidak mengikuti jam pelajaran atau pendidikan sebagaimana standar minimal.

Meski begitu, orang tua Valyano mengatakan anaknya tidak ikut jam pelajaran karena harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni membeberkan kesimpulan hasil rapat. Komisi III menyoroti kasus ini dan meminta Kapolda Jabar untuk mengevaluasi pemberhentian Valyano.

"Komisi III mendukung Kapolda Jabar untuk mengevaluasi terhadap sistem pendidikan dan pembinaan di SPN Polda Jabar," kata Sahroni.

Selain itu, Komisi III meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menugaskan Kalemdiklat Polri dan Kadiv Propam untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus ini.

"Kalemdiklat Polri dan Kadiv Propam Mabes Polri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelanggaran kode etik, serta ketidaksesuaian prosedur pendidikan dan pembinaan di Sekolah Polisi Negara (SPN) di seluruh Indonesia agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, profesionalisme, dan akuntanbilitas," kata Sahroni.

Komisi III DPR RI audiensi bersama Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Jabar, Kombes Dede Yudy Ferdiansah dan orang tua siswa disabilitas Valyano Boni Raphael terkait pemberhentian Valyano di gedung Parlemen, Jakarta pada Kamis (6/2/2025). Foto: Youtube/ TVR Parlemen

Penjelasan Kepala SPN Polda Jabar

Kombes Dede Yudy Ferdiansah mengatakan, Valyano dikeluarkan karena banyak tidak mengikuti jam pelajaran atau pendidikan sebagai standar minimal.

"Yang bersangkutan tidak mengikuti pelajaran kelas sebanyak 132 jam pelajaran 12% dan perjalanan lapangan sebanyak 100 JP 8%. Sehingga keseluruhan 223 JP atau 19,33%," kata Dede.

"Dari aturan yang ada, melebihi 12%, 144 JP dari total 1200 JP," tambah dia.

Lalu, dari aspek mental kepribadian, Dede mengatakan Valyano pernah mengikuti pendidikan Kodiklat TNI AL pada tahun 2023. Namun dikeluarkan dari pendidikan militer itu karena terindikasi memiliki sakit jiwa.

“Pada saat pengisian Litpers atau PMK, penelusuran mental kepribadian, yang bersangkutan ini tidak pernah mengikuti pendidikan militer ataupun latihan militer. Jadi di sini disebutkan tidak pernah ada,” ujar Dede.

Adapula alasan berupa pelanggaran sedang yang dilakukan oleh Valyano. “Yang selanjutnya itu pelanggaran sedang berupa malas atau tidak mengikuti kegiatan,” ucap Dede.

Dengan alasan-alasan itu lah, Kapolda Jabar Irjen Akhmad Wiyagus memutuskan mengeluarkan Valyano dari SPN Polda Jabar.