Komisi IX Apresiasi Jokowi Gratiskan Vaksin: Bukti Serius Putus Rantai Corona

16 Desember 2020 15:34 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo (kiri) meninjau fasilitas produksi dan pengemasan Vaksin COVID-19 di PT Bio Farma (Persero) Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8). Foto: Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo (kiri) meninjau fasilitas produksi dan pengemasan Vaksin COVID-19 di PT Bio Farma (Persero) Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8). Foto: Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Presiden Jokowi memutuskan menggratiskan vaksin corona untuk masyarakat. Keputusan itu menuai apresiasi Komisi Kesehatan DPR yang selama ini mendesak vaksin gratis seluruhnya, tak hanya 30 persen.
ADVERTISEMENT
"Saya mengapresiasi langkah dan kebijakan Presiden Jokowi yang menggratiskan vaksin untuk rakyat. Ini adalah tanda keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Semoga kebijakan ini dapat mempermudah pelaksanaan vaksinasi di Indonesia," ucap anggota Komisi IX DPR, Saleh Daulay, kepada Rabu (16/12).
Plh. Ketua Fraksi PAN DPR itu menjelaskan, aspirasi agar vaksin digratiskan memang menggema pada saat rapat dengan Menkes dan beberapa kementerian/lembaga terkait minggu lalu.
Anggota Komisi IX DPR, Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay Foto: Dok. Pribadi
Komisi IX menilai bahwa tuntutan masyarakat agar vaksin digratiskan tidak terlalu berat. Karena itu, di dalam salah satu butir kesimpulan rapat waktu itu, hal itu dicantumkan dan disepakati.
Anggota DPR asal Sumut itu mendesak pemerintah memperbaiki data-data masyarakat yang akan menjadi target sasaran, agar program vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Termasuk keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin. Paling tidak, target 70 persen dari jumlah populasi harus dapat dipenuhi.
ADVERTISEMENT
"Soal data ini selalu jadi hal utama yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus melibatkan Dukcapil, BPJS Kesehatan, BKN, TNI, Polri, dan tentu saja BPS. Kalau datanya sudah lengkap dan baik, pelaksanaannya tentu akan baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan bahwa vaksin corona akan diberikan gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan menggratiskan vaksin corona ini disampaikan Jokowi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan kalkulasi ulang anggaran negara.
"Setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan yang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," ujar Jokowi dalam keterangan melalui video, Rabu (16/12).