Komisi IX Dorong Pemerintah Susun Strategi Protokol Kesehatan Baru
·waktu baca 2 menit
PerbesarPemerintah melonggarkan sejumlah protokol kesehatan (Prokes) menyusul kasus COVID-19 yang relatif terkendali dan ancaman Omicron yang tak seganas Delta.
Anggota Komisi Kesehatan (IX) DPR Rahmad Handoyo mendesak pemerintah untuk secepatnya merumuskan kembali prokes baru.
“Adanya berbagai penyesuaian sebut misalnya penumpang KRL yang sudah tanpa jarak, salat berjemaah tanpa jarak, membuat prokes 3M yang selama ini menjadi senjata utama kita menghadapi serangan wabah COVID-19 perlu diformulasikan kembali agar tidak menimbulkan salah persepsi,” kata Rahmad Handoyo dalam keterangannya, Jumat (11/3).
"Karena itu, pemerintah perlu secepatnya menyusun prokes baru yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini," imbuhnya.
Politikus PDIP ini setuju dengan langkah-langkah penyesuaian yang telah dilakukan pemerintah. Akan tetapi, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang utuh terkait bagaimana prokes baru itu kepada masyarakat. Tujuannya, agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda.
“Perlu penjelasan yang utuh, prokes itu bagaimana? Apakah dengan adanya penyesuaian itu penggunaan masker dan cuci tangan masih diharuskan? Misalnya, kalau di KRL dan tempat ibadah tidak perlu menjaga jarak, bagaimana dengan tempat tertutup lainnya? Perlu ada penjelasan utuh. Artinya, harus dijelaskan kepada masyarakat bagaimana strategi baru dalam memerangi COVID-19,” bebernya.
Menurut Rahmad, meskipun sudah dilakukan berbagai pelonggaran-pelonggaran, namun azas kehati-hatian harus terus dikedepankan dalam menyikapi COVID-19.
“Harus ada kajian-kajian yang utuh dan menyeluruh terhadap strategi pengendalian COVID-19 yang baru,’’ katanya .
Sebagai anggota komisi DPR yang membidangi urusan kesehatan, Rahmad berpendapat, untuk mengendalikan COVID-19, program vaksinasi saja tidaklah cukup, karena itu prokes 3 M harus tetap dipertahankan.
“Program vaksinasi harus tetap diimbangi dengan protokol kesehatan. Silakan saja kalau pemerintah mau definisikan ulang, 3M itu seperti apa," kata Rahmad.
Lebih jauh, legislator dari Dapil Jawa Tengah V itu juga mendorong pemerintah menggunakan strategi gas dan rem dalam menerapkan pelonggaran kebijakan. Rahmad menyebut, saat kasus COVID-19 berangsur membaik, penyesuaian dapat dilakukan.
"Kalau ternyata setelah penyesuaian-penyesuaian itu indikatornya menunjukkan hal-hal yang mengkhawatirkan dalam kesehatan masyarakat, segera dievaluasi untuk menarik tuas rem untuk kembali dengan pengetatan-pengetatan," tuturnya.
"Namun butuh kerja sama semua pihak untuk evaluasi itu. Karena ini masa transisi, saya sekali lagi tetap mendorong masih menggunakan protokol kesehatan," pungkasnya.