Komisi IX DPR Audiensi dengan Dokter Paru, Bahas Polusi Udara Jabodetabek

Komisi IX DPR dengar pendapat perwakilan pengurus pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Komisi IX DPR menggelar rapat audiensi bersama Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). Kedua pihak membahas polusi udara di Jabodetabek yang kian mengganas dan menuai sorotan publik.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IX dari PDIP Charles Honoris.

"Hari ini kita audiensi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dan juga sekelompok masyarakat dari bicara udara untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan polusi udara yang terjadi di Jabodetabek," kata Charles di Gedung DPR, Senayan, Kamis (24/8).

"Dalam beberapa minggu terakhir masyarakat Jakarta juga Tangerang dan sekitarnya mengalami polusi udara yang cukup berat. Bahkan Bapak Presiden juga sudah bersuara terkait hal ini," sambungnya.

Charles menyebut dokter paru sudah memberikan sejumlah hal yang menyebabkan polusi udara makin parah. Misalnya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) hingga padatnya kendaraan.

"Polusi udara ini tak hanya 1 sektor saja tetapi melibatkan berbagai sektor. Kalau kita lihat penyebabnya itu bisa dari polusi transportasi, bisa juga dari pembangkit listrik yang menggunakan batubara. Sehingga untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah ini juga membutuhkan solusi yang komprehensif yang melibatkan berbagai sektor lainnya," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan PDPI, Prof Dr Agus Dwi Susanto mengatakan solusi menyelesaikan permasalahan polusi udara ini harus dilakukan secara berkelanjutan.

"Yang terpenting preventionnya, mencegah. Mencegah supaya tidak timbul penyakitnya, apa yang upayanya, polutan nya itu diturunkan, dikontrol. Itu yang paling penting. Nah pengontrolan itu di luar ranahnya kesehatan dan kita enggak bisa menjangkau itu," kata dia.

Dia menyebut PDPI membantu mengatasi polusi udara dengan riset-riset yang menunjukkan bahwa polusi berdampak kepada kesehatan.

"Tolong dibantu supaya polutannya diturunkan. Karena itu bukan ranah kami. Kalau itu bisa diturunkan berbagai upayanya apa? Tentunya harus diajak juga praktisi kesehatan lingkungan, ahli kesehatan masyarakat apa yang bisa dilakukan buat menurunkan itu," ucap Agus.

Terkait polusi yang makin parah ini juga membuat Presiden Jokowi khawatir. Ia sudah mengumpulkan menterinya untuk rapat membahas isu ini pada 18 Agustus lalu.