news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Komisi IX DPR Minta Warga Mampu Tak Ditanggung BPJS: Hanya Jadi Benalu

5 November 2019 20:45 WIB
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Petugas menata sejumlah kartu peserta BPJS Kesehatan, di kantor pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat. Foto: ANTARA FOTO/Risky Andrianto
zoom-in-whitePerbesar
Petugas menata sejumlah kartu peserta BPJS Kesehatan, di kantor pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat. Foto: ANTARA FOTO/Risky Andrianto
ADVERTISEMENT
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dinilai menambah beban rakyat kecil. Kenaikan iuran ini berawal dari defisit keuangan BPJS Kesehatan serta banyaknya peserta yang menunggak lebih dari setahun.
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo menilai, untuk menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan ini tak cukup hanya dengan menaikkan iuran. Namun, perlu juga ada pembenahan pada kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Tata ulang masalah kepesertaan. Kepesertaan itu yang layak untuk membayar (sendiri) tapi masuk di dalam, ditanggung oleh negara ya harus dikeluarkan. Itu menjadi benalu bagi bangsa kita. Wong mampu punya motor punya mobil punya penghasilan kok dijamin negara kan enggak boleh," ujar Handoyono di gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/11).
Dia kemudian menegaskan perlu ada kajian ulang lagi bagi para peserta yang menunggak terlalu lama. Seharusnya ada aturan yang tak memperbolehkan peserta yang menunggak terlalu lama untuk tiba-tiba menggunakan pelayanan BPJS.
ADVERTISEMENT
"Berikutnya adalah reward and punishment. Kalau nunggaknya setahun dua tahun, ya enggak boleh dong tiba-tiba masuk rumah sakit. Besoklah kita cari solusinya," kata Handoyono.
Selain itu, untuk menutup defisit BPJS dan melanjutkan keberlangsungan BPJS, menurutnya juga perlu ada gotong royong dari seluruh lapisan masyarakat. Bagi masyarakat yang mampu, harus bisa mensubsidi masyarakat yang tak mampu.
"Negara sudah beri sekian triliun untuk BPJS. Nah, di situ harus ada gotong royong. Yang mampu harus subsidi yang tidak mampu. Artinya saya semua ini kan mampu, ya iuran. Iuran Anda itu bukan untuk Anda tapi untuk bantu yang tidak mampu," tutupnya.