Komisi IX: Libur Sekolah Bisa Jadi Momentum Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola MBG
·waktu baca 4 menit
PerbesarWakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai momentum libur sekolah yang akan datang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.
Menurutnya, evaluasi tersebut penting dilakukan menyusul munculnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program, termasuk dugaan pemborosan anggaran akibat praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Charles mengatakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait pemborosan hingga Rp 1 triliun per bulan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
“Saya kira pernyataan Pak Zulhas harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp 1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele. Apalagi saat ini kondisi fiskal negara juga sedang menghadapi banyak tekanan dan kebutuhan anggaran di sektor lain tidak kalah besar,” ujar Charles kepada wartawan, Sabtu (13/6).
Menurut Charles, pemerintah perlu memanfaatkan jeda kegiatan belajar mengajar saat libur sekolah untuk melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap program secara menyeluruh.
“Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Evaluasi ini penting agar pemerintah bisa melihat secara objektif apa saja yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki,” katanya.
Ia menilai evaluasi tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan tidak hanya berfokus pada aspek administratif.
Charles mendorong pemerintah melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang saat ini beroperasi. Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar yang telah ditetapkan dan mampu memberikan layanan yang aman bagi para penerima manfaat.
“Selama masa evaluasi, pemerintah perlu melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi, baik dari aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, maupun tata kelola pengadaannya. Dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau sudah berulang kali menyebabkan kasus keracunan tidak cukup hanya diberi teguran, tetapi harus ditutup secara permanen,” jelas Charles.
Menurutnya, langkah tegas perlu diterapkan terhadap dapur yang terbukti melanggar standar atau berulang kali menimbulkan persoalan. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas program sekaligus melindungi keselamatan penerima manfaat.
Charles mengingatkan aspek keamanan pangan tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan program MBG. Ia menyoroti tingginya jumlah kasus keracunan yang terjadi selama program berjalan dan meminta pemerintah menjadikan keselamatan anak-anak sebagai prioritas utama.
“Kita tidak boleh lupa bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 40 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program ini. Karena itu keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama,” tutur Charles.
Selain memastikan keamanan pangan, Charles juga menilai pemerintah perlu mengubah cara mengukur keberhasilan program MBG. Menurutnya, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau jumlah penerima manfaat yang tercatat.
“Ke depan, parameter keberhasilan program MBG jangan hanya diukur dari berapa banyak penerima manfaat atau berapa besar anggaran yang dibelanjakan. Yang lebih penting adalah apakah program ini benar-benar berhasil memperbaiki status gizi anak-anak yang membutuhkan, aman dikonsumsi, dan dikelola secara efisien serta akuntabel,” ungkap Charles.
Ia menegaskan tujuan utama program harus tetap berorientasi pada peningkatan kualitas gizi anak-anak, sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, Charles kembali menekankan pentingnya memanfaatkan masa libur sekolah sebagai momentum pembenahan menyeluruh terhadap program MBG.
“Jadi menurut saya, momentum libur sekolah ini sebaiknya dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Jangan sampai karena mengejar target kuantitas, kita mengabaikan kualitas, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan uang negara,” tutur Charles.
“Program yang baik adalah program yang benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar menghasilkan angka penerima manfaat yang besar,” tambah dia.
Sebelumnya, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap dampak dari praktik jual beli titik SPPG dalam program MBG. Dari praktik tersebut, terdapat pembengkakan jumlah SPPG hingga 6.000 titik lebih.
Dengan pembengkakan tersebut, Zulhas berdasarkan laporan dari Kepala BGN, Nanik S. Deyang menjelaskan total pemborosan yang terjadi hingga Rp 1 triliun per bulan.
“Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.000, 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” kata Zulhas usai rapat mengenai MBG di di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta pada Kamis (11/6).
“Laporan Bu Nanik barusan kalau Rp 6.877 penambahan, maka 1 bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp 12 triliun,” lanjutnya.
Selain itu, Zulhas juga menemukan adanya pembengkakan SPPG atau dapur MBG di daerah 3T. Menurutnya, dari awalnya pendataan mencatat 2.000 titik lalu membengkak menjadi 8.617 titik. Adapun 6.138 titik di antara SPPG daerah 3T tersebut sudah memiliki SK dari BGN.
Dengan adanya berbagai temuan tersebut, Zulhas memutuskan untuk melakukan penataan kembali terhadap pelaksanaan program MBG dalam satu bulan ke depan.