Komisi IX Minta Kemenkes, IDAI dan BPOM Duduk Bersama Bahas Gagal Ginjal Anak
PerbesarADVERTISEMENT
Wakil Ketua Komisi Kesehatan (IX) DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, meminta Kemenkes, BPOM dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) segera duduk bersama membahas gagal ginjal misterius atau acute kidney injury (AKI) merenggut 99 nyawa anak Indonesia. Ia berharap pemerintah segera memberikan keterangan kepada publik.
ADVERTISEMENT
"Kami mendorong agar Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) untuk bisa segera duduk bersama dan memberikan keterangan secara bersama-sama antara tiga pihak ini dalam waktu yang secepat-secepatnya," kata Melki dalam keterangannya, Jumat (21/10).
Melki mengatakan saat ini pemerintah telah mengimbau seluruh apotek menyetop sementara penjualan obat bentuk cair atau sirup buntut ditemukannya 192 kasus gagal ginjal akut misterius di Indonesia. Namun, ia berharap ada batasan waktu terhadap diskresi tersebut.
"Kalau kita cermati, penggunaan etilen glikol dan dietilen glikol memang sebenarnya sudah dilarang, tapi kemudian di lapangan ditemukan cemaran pada gliserin atau propilen glikol. Ini menjadi masalah karena diduga berkaitan dengan gagal ginjal akut misterius yang sementara terjadi hari ini yang harus segera kita cari penyebabnya," ucapnya.
ADVERTISEMENT
Politikus Golkar itu pun berharap ada penjelasan hasil investigasi secara ilmilah terkait penggunaan etilen glikol dan dietilen glikol.
Selain itu, Melki juga mendorong BPOM memberikan informasi yang tegas dan jelas terkait kandungan bahan berbahaya pada obat-obatan yang beredar di Indonesia yang diduga menjadi pemicu terjadinya gagal ginjal akut pada anak, agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang membingungkan dan meresahkan di tengah masyarakat.
"Dalam rangka memberikan penerangan kepada masyarakat, sekali lagi kami berharap betul agar Kementerian Kesehatan, BPOM dan IDAI benar-benar memberikan keterangan secara bersama. Poin-poinnya dijelaskan bersama sehingga bisa memberikan pesan yang jernih dan tegas kepada seluruh pihak," terangnya.
"Dengan duduk bersama, mudah-mudahan perbedaan pendapat yang mungkin saja apakah karena angle masing-masing kementerian mungkin berbeda ataukah tidak dikutip utuh bisa kita cegah, dan betul-betul masyarakat luas bisa dapat gambaran utuh dan tidak lagi menimbulkan kegamangan seperti yang terjadi hari ini," tandas Melki.