Komisi IX soal Prabowo Mau Siapkan Ambulans Udara: Perencanaannya Harus Baik
PerbesarWakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyambut baik rencana pemerintah menyediakan layanan ambulans udara untuk mempercepat evakuasi warga di wilayah yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan.
Namun, Charles meminta pemerintah memastikan kesiapan sarana kesehatan dan tenaga medis sebelum program tersebut dijalankan.
"Sekali lagi tentu kita menyambut baik apa pun bentuk tambahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ya. Tetapi sekali lagi yang harus diperhatikan adalah perencanaannya harus dilakukan dengan baik, dengan matang sebelum program ini dijalankan. Termasuk kesiapan alat-alat kesehatannya, kesiapan tenaga kesehatannya, tenaga medisnya," kata Charles usai Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Wacana ambulans udara sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya. Pemerintah berencana menyediakan ambulans udara berupa helikopter dan pesawat kecil yang dapat mendarat di lapangan rumput, pasir, hingga area terbatas.
Layanan tersebut ditujukan untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan akibat kendala geografis dan infrastruktur. Prabowo mencontohkan masih adanya ibu yang meninggal saat melahirkan karena membutuhkan waktu lama untuk mencapai fasilitas kesehatan.
"Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan," kata Prabowo.
Selain ambulans udara, pemerintah juga berencana menyiapkan tim dokter terbang yang dapat mendatangi warga yang mengalami kondisi kritis maupun wilayah terdampak bencana.
Komisi IX Belum Dapat Penjelasan Kemenkes
Charles mengatakan, wacana tersebut masih tergolong baru bagi Komisi IX DPR. Ia menyebut Kementerian Kesehatan belum pernah menyampaikan secara resmi rencana tersebut dalam rapat bersama Komisi IX.
"Dalam rapat-rapat dengan kami di Komisi IX, kementerian terkait yaitu Kementerian Kesehatan juga belum pernah menyampaikan ide atau wacana ini. Jadi ini sesuatu yang baru saja saya dengar hari ini," ungkapnya.
Menurut Charles, DPR nantinya memiliki peran untuk memastikan program yang dicanangkan pemerintah berjalan sesuai tujuan. Ia menyebut program baru perlu melalui proses evaluasi dan pengawasan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru.
"Sekarang peran DPR menjadi sangat penting. Pentingnya seperti apa? Ya karena kita punya peran untuk bisa memastikan bahwa program yang dicanangkan bisa berjalan dengan baik dengan melakukan evaluasi, kritik terhadap program-program tersebut," tegas Charles.
Charles juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kesejahteraan tenaga kesehatan dalam menjalankan program baru.
Ia mengaku menerima banyak keluhan dari tenaga kesehatan dan tenaga medis, khususnya yang berstatus ASN di sejumlah daerah. Menurutnya, ada tenaga kesehatan yang mengeluhkan tunjangan dan insentif mereka tidak dibayarkan seperti sebelumnya.
"Ada yang dipotong 20 persen, dipotong 50 persen, bahkan ada yang sudah 7 bulan tidak mendapatkan tunjangan sama sekali," kata Charles.
"Sehingga menurut saya prioritas utama adalah memperbaiki dulu kesejahteraan teman-teman tenaga kesehatan dan tenaga medis. Kalau kesejahteraannya sudah baik, sambil berjalan kita perbaiki juga dan kita tambah layanan untuk masyarakat," lanjutnya.