News
·
30 Maret 2020 19:01

Komisi IX Usul Relawan di RT/RW Distribusi Bansos ke Warga Terdampak Corona

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Komisi IX Usul Relawan di RT/RW Distribusi Bansos ke Warga Terdampak Corona (158255)
Ketua DPD I Golkar NTT, Melki Laka Lena. Foto: Garin Gustavian Irawan/kumparan
Presiden Jokowi menetapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bukan lockdown atau karantina wilayah, untuk mengatasi virus corona.
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Komisi IX DPR Meli Laka Lena mengatakan, saat ini pemerintah membutuhkan sejumlah sukarelawan untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat apabila kebijakan itu telah diterapkan.
Menurut dia, apa pun kebijakan yang diambil pemerintah wajib memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga yang terdampak virus corona.
"Kita butuh juga sukarelawan, selama ini kan yang berurusan dengan medis tapi saat ini juga pemerintah juga membutuhkan sukarelawan untuk mengamankan jikalau bantuan sosial ini sudah bisa jalan," kata Melki saat dihubungi, Senin (30/3).
"Bagaimana ada sukarelawan yang bisa punya kemampuan untuk mendistribusikan bantuan sosial bagi mereka yang sangat membutuhkan," lanjut dia.
Komisi IX Usul Relawan di RT/RW Distribusi Bansos ke Warga Terdampak Corona (158256)
Ilustrasi sembako. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Meski demikian, Melki menuturkan, pembentukan sukarelawan sebaiknya dibentuk dengan basis komunitas agar data yang dimiliki jelas untuk menyalurkan bantuan. Dengan adanya suka relawan, kata dia, juga dapat menghindari kerumunan saat pendistribusian bantuan.
ADVERTISEMENT
"Kami usulkan (relawan) itu dia harus berbasis komunitas jadi betul-betul datanya jelas dan distribusinya juga jelas. Berbasis RT RW-lah begitu paling mungkin jadi bisa dilihat dari situ," ucapnya.
Meski demikian, Politikus Golkar itu menyerahkan kepada pemerintah tentang skema penyaluran bantuan. Termasuk apakah akan mengikuti Filipina dengan membagikannya ke setiap rumah.
"Skemanya pemerintah yang atur lah. Jadi yang penting sekarang masyarakat bisa mendapatkan misalnya biaya murah atau seperti apa. Nanti pemerintah tentu bisa punya cara yang penting tidak mengumpulkan massa," tutup dia.