Komisi V Cecar BMKG Soal Target PNBP 2025 yang Hanya Rp 4,5 M

Rapat Kerja Komisi V bersama Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa (11/3/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mencecar Ketua BMKG, Dwikorita Karnawati, terkait anjloknya target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BMKG pada 2025 yang hanya dipatok Rp 4,5 miliar.

Lasarus heran dengan target tersebut. Sebab, pada tahun 2024 realisasi PNBP mencapai Rp 230 miliar.

“Kok sekarang menargetkan 4 sekian, 4 sekian miliar, ini aneh memang, sementara potensi PNBP ini kan terukur,” kata Lasarus dalam rapat bersama BMKG, Selasa (6/5).

Dwikorita pun mencoba menjelaskan alasan target PNBP BMKG tahun ini tampak jauh lebih kecil dibanding capaian sebelumnya.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus di Gedung DPR, Jakarta. Foto: Moh Fajri/kumparan

Menurutnya, target awal yang diajukan BMKG sebenarnya sebesar Rp 94,5 miliar. Namun, setelah melalui proses penyusunan anggaran, terjadi pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 90 miliar. Akibatnya, sisa alokasi yang tercatat tinggal sekitar Rp 4 miliar.

“Jadi begini Pak kami sebetulnya target aslinya itu adalah Rp 94,5 miliar sekian namun blokir ada blokir sekitar Rp 90 miliar jadi hasil rekonstruksi tinggal Rp 4 miliar,” kata Dwikorita.

“PNBP itu kan penerimaan negara bukan pajak itu kan masuk kan nggak ada urusan sama blokir. Kalau penerimaan enggak ada istilah blokir itu kewajiban, kewajiban vendor kepada negara, wajib untuk dibayar ini gimana ini coba saya tambah bingung,” cecar Lasarus lagi.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Perlu diketahui, BMKG setiap tahunnya menerima komisi dari AirNav Indonesia untuk layanan informasi meteorologi penerbangan. Pembayaran ini merupakan bagian dari PNBP yang dikenakan atas pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.

Mekanismenya, maskapai penerbangan membayar biaya layanan navigasi penerbangan kepada AirNav Indonesia, dan sebagian dari biaya tersebut disalurkan kepada BMKG sebagai kompensasi.

Lasarus pun kembali mencecar BMKG untuk memaparkan data PNBP dari tahun ke tahun.

“Rapat ini direkam Bu, menjadi aneh kalau tahun lalu (penerimaan) Rp 100 miliar lebih terus target penerima tahun ini hanya Rp 94 iya 94, tahun lalu berapa tadi?,” kata Lasarus.

Dwikorita pun memaparkan bahwa penerimaan PNBP BMKG untuk 2022 adalah Rp 152 miliar, penerimaan 2023 Rp 146 miliar, penerimaan 2024 Rp 230 miliar.

Lasarus pun kemudian meminta Dwikorita untuk merincikan lebih lanjut alasan BMKG mematok rendah target PNBP jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya secara rinci untuk dipaparkan di rapat selanjutnya.

“Kami pengin tahu kenapa menyusun target Rp 4 miliar, siapa yang bikin, target ini kan bapak yang bikin, target ini kan terkait dengan kinerja pak, ya kinerjanya BMKG, itu targetnya penerimaan negara bukan pajak sekian itu kan yang bikin planning itu kan BMKG, padahal tahun lalu kita terima Rp 200 miliar lebih, saya berharap ibu tidak ikut bingung sama kami,” tuturnya.