Komisi V Soroti Banyak Jabatan Plt di Kementerian PU: Mau Bentuk Panja Khusus
PerbesarKomisi V DPR RI menyoroti banyaknya posisi strategis di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) hingga berbulan-bulan. Parlemen bahkan mewacanakan pembentukan Panitia Kerja (Panja) khusus jika kementerian tak kunjung mendefinitifkan para pejabat tersebut.
Kritik tajam itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).
Rapat ini beragendakan pendalaman pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) tahun 2027 berdasarkan Nota Keuangan RAPBN TA 2027.
Sorotan bermula saat sesi perkenalan pejabat eselon I dan II yang hadir. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mempertanyakan status kepemimpinan di Ditjen Cipta Karya dan Prasarana Strategis, mengingat Meike Kencana Wulan Martawidjaja yang memaparkan rencana anggaran masih berstatus sebagai Plt Direktur Jenderal Cipta Karya.
Tak hanya posisi dirjen, Roberth dibuat heran saat mendapati mayoritas kursi direktur di lingkup direktorat jenderal tersebut ternyata juga masih diisi pejabat sementara atau saling rangkap jabatan.
“Saya tanya dulu Bu, yang sudah definitif direkturnya berapa orang?” tanya Roberth memotong jalannya sesi perkenalan.
“Hanya dua Pak,” jawab Meike.
Mendengar fakta tersebut, Roberth melontarkan sentilan mengenai rumitnya struktur birokrasi yang saling merangkap di kementerian teknis pengelola infrastruktur tersebut.
“Saya harus ngambil lima mata kuliah lagi ini baru tamat saya nampak memahami ini,” cetus Roberth.
Politikus Partai NasDem itu menilai, rangkap jabatan antara pejabat definitif setingkat direktur yang sekaligus memikul beban sebagai Plt direktur jenderal akan membuat kinerja kementerian tidak maksimal. Terlebih, Kementerian PU memegang tanggung jawab besar dalam pembangunan fisik dan kebencanaan berskala nasional.
“Apakah bisa maksimal beliau melaksanakan tugas di dua posisi yang begitu berat mengurus republik yang begitu kompleks ini? Pusing kan? Repot kan? Mari kita sama jujur sajalah,” tegasnya.
Roberth mengungkapkan, polemik banyaknya posisi Plt di Kementerian PU maupun Kementerian Perhubungan ini sejatinya telah menjadi atensi serius pimpinan DPR RI. Pihak pimpinan komisi bahkan telah menerima teguran terkait ketidakjelasan status pejabat pengguna anggaran tersebut.
“Pimpinan DPR juga sudah menegur kami juga sebagai pimpinan komisi untuk mempertanyakan soal begitu banyaknya PLT di Kementerian PU dan Perhubungan Pak tersebut,” ungkap Roberth.
Ancam Bentuk Panja
Ia pun menegaskan bahwa Komisi V DPR RI siap menggunakan hak dan fungsi pengawasannya lewat pembentukan panja jika Kementerian PU tidak segera mendefinitifkan pos-pos strategis tersebut.
“Nanti kita kasih batas waktu pada waktunya nanti ya, kami akan menggunakan saluran-saluran politik yang ada di DPR. Kalau memang nanti ini gak tuntas, kalau minta kami akan bentuk panja khusus Pak,” ujar Roberth.
“Kalau memang ini masih tidak tuntas, kita panja. Nanti kalau kami panja, kami panggil loh Pak. Nanti kami panggil satu-satu. Saya tanya nanti misalnya Ibu ini Dirjen Cipta Karya PLT, saya tanya Kenapa Ibu bisa jadi PLT begitu lama?” sambungnya.
Bandingkan dengan Era Basuki
Roberth membandingkan durasi pengisian Plt di era kepemimpinan Menteri PU terdahulu yang tidak pernah berlarut-larut melebihi dua pekan.
“Karena biasanya PLT itu Pak, seingat saya gak pernah lama, kalaupun paling lama dua minggu. Saya masih ingat periode yang lalu, tidak membanding-bandingkan ya. Kita kalau dua minggu saja dulu Pak Basuki sudah kita tagih Pak. Tapi kalau ini sudah berbulan-bulan, bisa lihat sudah,” tuturnya.
Ia pun mempertanyakan lambatnya proses penetapan pejabat definitif, padahal Kementerian PU memiliki puluhan ribu aparatur sipil negara (ASN) yang potensial untuk mengisi jabatan struktural.
“Kemarin saya tanya, ada berapa sih pegawai di Kementerian PU itu? Kalau saya tidak salah kemarin 35.000... 38.600. 38.600 itu banyak loh. Masa dari ke-38.600 ini sulit memilih untuk supaya tidak PLT?” pungkasnya.