Komisi VI Dorong PaDi UMKM Jadi Marketplace Nasional di Bawah Danantara
PerbesarAnggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mendorong pengembangan platform PaDi UMKM menjadi marketplace nasional yang berpihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Usulan tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Telkom Indonesia Dian Siswarini dan jajaran subholding, Rabu (24/6).
Menurut Hakim, PaDi UMKM yang saat ini dikelola PT Telkom Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai marketplace nasional yang mampu memberikan perlindungan lebih baik bagi pelaku UMKM.
“Saya mengusulkan PaDi UMKM menjadi marketplace milik bangsa Indonesia. Jadi dalam hal ini Telkom kalau bisa merelakan PaDi UMKM biar di bawah Danantara Asset Management langsung, supaya ini menjadi marketplace nasional agar pelaku-pelaku UMKM kita tidak ditindas oleh marketplace yang ada,” kata Hakim.
Ia menilai negara sebenarnya telah memiliki fondasi yang kuat melalui keberadaan PaDi UMKM. Karena itu, Danantara didorong untuk mengambil peran dalam pengembangan platform tersebut agar dapat bersaing sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi UMKM nasional.
“Karena memang saat ini negara memiliki marketplace yang saya rasa paling proper itu PaDi UMKM miliknya Telkom. Bantu Danantara untuk mendevelop UMKM ini supaya PaDi UMKM ini menjadi marketplace nasional, mencari untung tapi untungnya yang wajar,” ujarnya.
Hakim meyakini Indonesia memiliki sumber daya manusia dan talenta digital yang mumpuni untuk membangun platform e-commerce nasional yang kompetitif.
“Saya rasa talenta-talenta yang dimiliki Telkom dan warga negara Indonesia untuk mengembangkan marketplace memang milik kebanggaan negara Indonesia itu pasti ada,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan pelaku UMKM di sejumlah marketplace, mulai dari biaya yang dinilai memberatkan hingga penggunaan algoritma yang dianggap kurang berpihak kepada pedagang kecil.
“Supaya persoalan yang dialami UMKM terhadap bagaimana marketplace menekan biaya-biaya apapun itu, memainkan algoritma-algoritma dan lain-lainnya itu bisa dihilangkan, PaDi UMKM hadir di situ,” tutur Hakim.
Politikus PAN itu berharap usulannya dapat menjadi perhatian Danantara dan mendapat dukungan Komisi VI DPR RI sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem UMKM nasional.
“Kalau bisa pimpinan ini menjadi kesimpulan kita, jadi Komisi VI mendorong untuk pembentukan marketplace nasional yaitu PaDi UMKM. Silakan mau di spin off, ditaruh di bawah Danantara Asset Management langsung, tidak masalah, kalau memang ini bisa membantu pelaku UMKM terkait dilema atau kegelisahan terhadap marketplace," pungkasnya.