Komisi VIII: Biaya Haji Faktanya Bisa Diturunkan, Arab Saudi itu Pedagang Ulung

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menandatangani penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

Pemerintah dan Komisi VIII DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 sebesar Rp 90 juta. Total biaya haji turun itu dari usulan Kemenag Rp 98 juta.

Secara rinci, dari total itu, biaya yang harus dibayarkan jemaah haji atau Bipih berhasil diturunkan sebanyak Rp 19,3 juta, dari Rp 69,1 juta menjadi Rp 49,8 juta.

Anggota Komisi VIII DPR, Maman Immanul Haq, mengatakan biaya haji itu bisa turunkan setelah rapat sekitar dua minggu antara Panja Kemenag dengan Panja Komisi VIII.

"Dari Rp 98 juta BPIH yang diusulkan Kemenag itu membuat adrenalin kita di Panja DPR RI itu ingin mencoba menyisir seluruh komponen. Masa sih tinggi banget," cap Maman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/2).

"Akhirnya kita bisa nyisir dan ketemu efisiensi sekitar Rp 1,6 triliun. Sehingga ketika akhirnya Bipih diputuskan Rp 49,8 juta, itu lewat perjuangan keras juga," imbuhnya.

Maman menyebut dana haji itu berhasil diturunkan setelah disisir satu persatu biaya layanan jemaah haji mulai dari katering, hotel, penerbangan, hingga masyair.

Suasana rapat Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

"Misalnya, apakah betul seluruh komponen dari hotel itu di atas 4.000 (riyal). Saya katakan 4.000 itu kalau mumtaz, istimewa hotelnya. Tetapi kalau di bawah misalnya di bawah nilai 6, biasa-biasa saja. Kita bisa kok 3.000-3.500 (riyal). begitu juga katering, katering itu kalau ditawarkan mereka 18,5 (riyal) ya. Kita sebenarnya bisa nyisir lagi sampai ketemu plus pajak itu 15 (riyal)," bebernya.

Politikus asal Jawa Barat itu menyoroti keputusan Arab Saudi menaikkan biaya layanan masyair secara sepihak pada tahun lalu. Tiba-tiba Indonesia diminta total Rp 1,46 triliun tanpa ada negosiasi.

"Kita tiba-tiba diminta tahun kemarin Rp 1,4 triliun. Datang ke sana, kita enggak pernah tahu bagaimana karpet, tenda yang asal-asalan itu bisa dapat harga yang begitu mahal," ucapnya.

Maman mendorong agar ke depan Kemenag lebih jago dalam negosiasi sehingga mengusulkan biaya haji yang tidak membebankan jemaah.

"Komisi VIII punya komitmen akan terus menyisir pembiayaan-pembiayaan itu," pungkasnya.