Komisi VIII Minta Mensos Risma Perbaiki DTKS

Mensos Tri Rismaharini dalam sambutannya pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Sosial (24/12). dok Foto: Kemensos RI

Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan Kemensos, Senin (6/6). Dalam rapat itu sejumlah anggota DPR RI mempertanyakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Data itu digunakan Kemensos dalam menyalurkan bantuan ke masyarakat. Namun, menurut anggota dewan banyak permasalahan yang harus diperbaiki dari DTKS.

John Kenedy Aziz dari fraksi Partai Golkar misalnya, ia menyebut berdasarkan temuan di lapangan, ada orang-orang dengan ekonomi tinggi masuk dalam DTKS. Sementara yang ekonomi lemah justru tidak dapat bantuan.

"Ada orang yang terdaftar di DTKS itu ekonominnya sudah tinggi artinya sudah tidak sesuai lagi. Di sisi lain ada yang tidak masuk DTKS tapi memprihatinkan dan perlu dibantu," kata John kepada Mensos Tri Rismaharini yang hadir dalam rapat.

Sementara dari fraksi Partai Demokrat, Achmad, menerangkan kepala daerah harus berani mengambil keputusan untuk mengeluarkan warga dari DTKS bila tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

"Banyak berbagai pihak di situ kepala desa, pak lurah, dan sebagainya, kalau tidak berani mengeluarkan mereka itu yang tidak berhak tetap nerima, tetap jadi persoalan terus. Jadi mungkin ada terobosan kita menuntaskan sehingga yang tidak berhak tetap kita alihkan, kita buat lah progres," kata Achmad.

Menurut dia Kemensos bisa membuat program pemberdayaan masyarakat miskin. Sehingga nantinya angka kemiskinan bisa berkurang. Dengan begitu jumlah orang di DTKS juga terus mengecil.

"Jelas program penuntasan kemiskinan ini dengan mengutamakan yang usia produktif, usia tenaga kerja yang tanggungannya banyak, itu juga yang perlu kita sentuh sehingga angka DTKS kita berkurang jadi bantuan prioritas usia produktif," pungkas Achmad.