Komisi VIII Tanya Mensos: Bansos Bisa Tepat Sasaran? Pilkada Rawan

Suasana rapat komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial di gedung Parlemen, Jakarta pada Selasa (12/11/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

Komisi VIII DPR menggelar rapat bersama Kementerian Sosial (Kemensos). Kepada Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, beberapa anggota mempertanyakan soal ketepatan sasaran program Bantuan Sosial.

Salah satunya adalah anggota komisi VIII fraksi PDIP I Ketut Kariyasa Adnyana. Menurutnya, Bansos harus betul-betul dijaga agar tidak dijadikan alat politik.

“Jangan sampai program-program yang pada intinya untuk mengentaskan kemiskinan itu, ini dipakai kepada unsur politik, apalagi sekarang Pilkada,” ujarnya di gedung Parlemen, Jakarta pada Selasa (12/11).

“Karena kita tahu, sekarang lagi Pilkada sangat ramai-ramai, ujung-ujungnya kalau itu dikasih sembako dan sebagainya itu berpengaruh terhadap bagaimana memimpin yang terbaik di masing-masing daerah, baik bupati, kemudian gubernur,” sambungnya.

Menurutnya, hal ini tak boleh terjadi agar warisan politik di Indonesia menjadi buruk untuk demokrasi.

“Maka dari itu, jangan sampai hal ini yang menjadi terulang. Karena kita nanti akan memberikan warisan yang tidak bagus bagi demokrasi dan bagaimana kita akan mengentaskan kemiskinan itu,” ujarnya.

Selain itu ada juga anggota komisi VIII fraksi Gerindra M. Husni. Menurutnya, masalah Program Keluarga Harapan (PKH) harus lebih diperhatikan.

“Masalah PKH ini kayaknya betul-betul harus diperhatikan dan tepat sasaran,” ujarnya.

Katanya, kini banyak pemberi Bansos dari pemerintah di daerah yang secara terang-terangan menyetir pilihan penerimanya di Pilkada nanti.

“Tadi teman-teman kita mengatakan banyak sekarang korkab, korwil, korkot itu mengarah-mengarahkan orang untuk memilih calon-calon, tidak ada urusannya ini orang PKH ini untuk diarah-arahkan ke politik,” ujarnya.

Menurutnya, kini mereka tak lagi takut soal sanksi yang diberikan apabila ketahuan.

“Dan izin gua menteri apakah mereka takut? Gak ada takutnya, apa dia bilang di lapangan? ‘Paling kena SP 1-nya itu’,” ucapnya.

Husni pun menyebut calon yang dimaksudnya adalah calon-calon bupati. Ia mengaku memiliki sejumlah bukti.

“Calon bupati itu. Ya? Calon-calon bupati ini,” ujarnya.

“Ini kalau saya banyak ini Gus Menteri. Ini, foto-fotonya banyak sekali ini. Banyak sekali. Bukti-buktinya ada,” tuturnya.

“InsyaAllah nanti lah habis acara ini saya berikan kepada Gus Menteri. Dan orang-orangnya jelas, ngomongnya juga jelas,” sambungnya.

Sebelumnya, di dalam rapat ini, Gus Ipul telah menyampaikan bahwa ketepatan sasaran Bansos menjadi perhatian Presiden Prabowo.

“Yang pertama ini adalah dipesankan oleh Pak Prabowo kepada kami yaitu bantuan sosial tepat sasaran, pemadanan data tunggal terpadu yang ini mengantisipasi dinamika verifikasi dan validasi yang di lapangan cukup dinamis,” ujarnya.

Di PKH sendiri, Gus Ipul menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya ke depan, Kemensos berkomitmen agar program ini lebih terukur.

“Program Keluarga Harapan adalah jangkarnya Kementerian Sosial, di mana program ini menyasar 10 juta KK dengan tidak kurang dari 34 ribu pendamping di seluruh Indonesia. Nanti Bapak Ibu di Komisi 8 bisa melihat lebih jauh tentang program ini, tentu ke depan kita ingin lebih terukur dan solid pelaksanaannya di lapangan,” pungkasnya.