Komisi VIII Tanya Risma: Kemiskinan Turun, tapi Anggaran Bansos Masih Tinggi?

Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam rangkaian peringatan HDI 2021, Rabu (1/12). Foto: Kemensos RI

Komisi VIII DPR mempertanyakan klaim pemerintah yang mengatakan kemiskinan sudah menurun. Padahal, dana bantuan sosial (Bansos) masih dikucurkan dengan anggaran tinggi.

“Jokowi [Presiden Joko Widodo] pernah bicara 2024 Indonesia harus keluar dari kemiskinan ekstrem, tapi kalau Bansos masih banyak di tahun 2023 bagaimana kita mau keluar dari kemiskinan ekstrem,” kata politikus fraksi Golkar Ace Hasan kepada Mensos Tri Rismaharini dalam rapat kerja bersama Kemensos terkait laporan realisasi anggaran Kemensos, di Gedung DPR, Senin (6/6).

“Saya bukan tidak mau menyetujui tapi harus berdasarkan money follow the function,” tambah Ace.

Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily. Foto: Moh Fajri/kumparan

Menurut Ace, prinsip dasar penyusunan program, termasuk Bansos, adalah money follow the function. Artinya, anggaran mengikuti fungsinya. Tak hanya itu, setiap program kebijakan juga harus diukur efektivitasnya dalam kerangka umum yang ingin dicapai.

Ace mengungkapkan, anggaran Bansos pada 2021 cukup besar. Tahun berikutnya juga tidak jauh beda. Namun ia bisa memahami karena saat itu masih dalam kondisi pandemi COVID-19.

“Nah, sekarang pandemi konon menurun, kemudian ekonomi insyaallah berjalan, yang PHK mulai bekerja, maka bantalan safety net berkurang logikanya begitu,” kata dia.

Oleh sebab itu, Ace Hasan meminta penjelasan filosofis kepada Mensos Risma penganggaran Bansos tahun 2023 mendatang.

“Saya mohon tentu di tahun 2023 mesti ada penjelasan yang komprehensif, alasan filosofinya kalau misal sekarang ini usulan dari pagu indikatif tahun 2023, 78 triliun tentu kondisi ekonominya membaik, ya. Tapi surat Sekjen ke Dirjen Anggaran Kemenkeu justru yang diminta sebesar 163 triliun, artinya 2023 tidak ada pertumbuhan ekonomi, dong,” kata Ace.

“Seharusnya program bantuan bukan bansos tapi bagaimana ekonomi pulih dengan pendekatan pemberdayaan,” terang Ace.

Warga menerima uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) karyawan korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Foto: ANTARA FOTO/Umarul Faruq

Selain itu, Ace mempertanyakan klaim pemerintah yang menyebut ada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022, tapi disaat yang sama Bansos tetap masif digelontorkan.

Padahal, lanjut dia, seharusnya implikasi pertumbuhan ekonomi ada yang terserap tenaga kerja sehingga kesejahteraan semakin baik.

“Nah, tahun 2022 harusnya berbagai Bansos bisa ditekan karena bansos bagian dari security ketahanan ekonomi masyarakat, oleh karena itu Ibu Menteri karena evaluasi dan efektivitas saya ingin penjelasan itu linear,” kata Ace.

Ace juga menyoroti soal klaim Mensos soal bansos lebih tepat sasaran, padahal temuannya di lapangan malah sebaliknya.

"Kami juga temui di Dapil saya soal data PKH saldo kosong ini masih banyak, ada 1769. Rekap data BPNT saldo kosong di dapil saya, 1831. Kabupaten satu lagi 26983, BPNT kosong lainnya dan tim saya update terus, soal begini ini juga serius harus diselesaikan," ungkap Ace.

Ia juga mengaku terkejut dengan banyaknya dana tambahan untuk program-program Bansos.

"Kemudian soal penambahan 17 triliun, wuis besar sekali, soal penanganan korban bencana alam dan non-alam harus kita telusuri seperti apa lalu kenapa bisa muncul angka itu," kata dia.

"Termasuk juga 6 triliun BLT minyak goreng bukankah jatahnya sekarang ini rata-rata minyak goreng sudah 15 ribu per liter," pungkasnya.

Pada rapat tersebut, Risma mengaku telah diskusi dengan Kemenkeu soal perubahan konsep-konsep di tahun 2023 mendatang. Termasuk soal bansos.

“Sulit melakukan perubahan itu karena sudah sistemnya itu bansos sekian, belanja sekian, jadi itu sempat tiga jam ke Wamenkeu menjelaskan dan beliau sampaikan, ‘Bu Risma bisa tapi tidak sebesar itu’” kata Risma.

“Kami sependapat yang disampaikan Pak Ace tapi memang yang menjelaskan turunannya tetap begitu, Pak. Kami tidak bisa melakukan karena programnya tetap, tapi nanti kami akan jelaskan konsep yang akan kita tawarkan seperti tadi disampaikan target-target itu harus kita evaluasi,” imbuh mantan Wali Kota Surabaya itu.