Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.102.2
Komisi X Rapat Tertutup dengan Kemendikti: Prabowo Mau Umumkan Kebijakan Baru
23 April 2025 18:48 WIB
·
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Rabu (23/4). Tak seperti biasanya, rapat ini dilakukan secara tertutup.
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, rapat ini membahas tentang berbagai isu terkini, mulai dari penyesuaian anggaran, pelaksanaan KIP-K (Kartu Indonesia Pintar), dan kurikulum PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis).
“Membahas relaksasi anggaran yang tadinya diblokir, tadinya tersimpan, kan sudah dibuka kembali. Ini kan kita bahas dulu. Kemudian anggaran-anggaran yang kemarin sudah disesuaikan kembali, BOPT (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi) yang tadinya 0 sudah kembali anggarannya. Tukin yang kemarin orang pesimis tidak akan dibayar, ya hari ini insyaAllah akan terbayar,” kata Lalu kepada wartawan, di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4).
“Termasuk materi yang akan kita bahas, selain anggaran, isu-isu terkini termasuk PPDS, kemudian evaluasi terhadap kurikulum fakultas kedokteran, itu akan kita bahas juga,” lanjutnya.
Alasan rapat dilakukan tertutup, Lalu mengatakan, ada pembahasan mengenai kebijakan yang akan diumumkan Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
ADVERTISEMENT
Rencananya, kebijakan baru itu akan diumumkan pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2025.
“Kenapa tertutup juga karena ada kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diumumkan resmi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau terbuka masyarakat sudah tahu duluan, berarti kan tidak seru, nanti akan di launching terlebih dahulu," kata Lalu.
"Termasuk di Kemendiktisaintek, ada kebijakan yang hari ini juga menjadi kebijakan baru yang akan resmi diumumkan oleh Presiden,” ujarnya.
Terkait pembahasan sistem kurikulum PPDS, Lalu menyarankan untuk diadakan kurikulum pendidikan etika dan moral bagi para peserta PPDS.
“Perlu di fakultas kedokteran itu ada kurikulum, proporsi pendidikan etika dan moral itu harus dikedepankan. Nah ini yang kita bahas hari ini, diluar pembahasan anggaran,” tutupnya.
ADVERTISEMENT