Komisi X Sepakat Pendidikan Negeri Gratis Usulan Prabowo, Minta Dihitung Matang
PerbesarWakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan pihaknya sepakat dengan rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menggratiskan biaya pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri. Namun, dia menilai kebijakan tersebut perlu didukung perhitungan fiskal yang matang.
“Menurut saya, rencana pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi negeri pada prinsipnya sangat mungkin direalisasikan, dan kami sepakat, tetapi perlu perhitungan fiskal yang matang,” kata Lalu kepada wartawan, Sabtu (19/9).
Menurut Lalu, pemerintah perlu memperjelas terlebih dahulu cakupan pendidikan gratis yang dimaksud. Sebab, biaya yang harus ditanggung negara tidak hanya berkaitan dengan uang sekolah atau Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Pemerintah harus terlebih dahulu mendefinisikan apa saja yang dimaksud dengan “gratis”, karena bukan hanya uang sekolah atau UKT yang perlu ditanggung, tetapi juga biaya operasional, sarana-prasarana, guru, hingga kebutuhan pembelajaran,” ujarnya.
Dia mengatakan kebutuhan anggaran tambahan untuk merealisasikan pendidikan gratis berpotensi mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Karena itu, Lalu menilai pembiayaan program tersebut tidak dapat hanya mengandalkan uang hasil sitaan tindak pidana korupsi.
“Karena itu, pembiayaan tidak bisa hanya mengandalkan uang hasil sitaan korupsi. Hasil asset recovery sifatnya tidak pasti dan jumlahnya fluktuatif, sementara pendidikan merupakan kebutuhan rutin yang harus dibiayai setiap tahun,” tuturnya.
Lalu mengatakan uang hasil korupsi yang berhasil dikembalikan kepada negara tetap dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pendidikan. Namun, sumber dana tersebut sebaiknya ditempatkan sebagai tambahan, bukan menjadi sumber pembiayaan utama.
“Uang hasil korupsi yang berhasil dikembalikan ke negara tentu dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pendidikan, tetapi lebih tepat sebagai sumber tambahan, bukan sumber utama,” katanya.
Menurut dia, pembiayaan utama pendidikan gratis tetap perlu bersumber dari APBN dan APBD yang berkelanjutan.
Selain persoalan anggaran, Lalu menyoroti kesiapan perguruan tinggi apabila pendidikan negeri benar-benar digratiskan hingga jenjang universitas. Dia menilai perlu ada desain kebijakan yang hati-hati agar peningkatan akses pendidikan tidak justru menimbulkan persoalan baru dari sisi kapasitas.
“Selain itu, untuk perguruan tinggi perlu ada desain yang lebih hati-hati agar perluasan akses pendidikan tidak menimbulkan masalah baru berupa keterbatasan kapasitas dosen, ruang kuliah, laboratorium, dan fasilitas,” kata Lalu.
Dia menilai kebijakan pendidikan gratis dapat dilakukan secara bertahap dengan perhitungan biaya yang terbuka serta sumber pembiayaan yang stabil.
“Jadi, pendidikan gratis sangat mungkin dilakukan, tetapi idealnya diterapkan secara bertahap, dengan perhitungan biaya yang transparan dan sumber pembiayaan yang stabil,” ucapnya.
“Jangan sampai pendidikan hanya gratis dari sisi biaya, tetapi kualitas layanan justru menurun,” sambung Lalu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan biaya pendidikan negeri, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri, harus gratis. Rapat terkait itu akan segera dilakukan.
“Saya akan segera mengadakan ratas. Pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (18/9/).
Prabowo kemudian menegaskan pendidikan gratis tersebut mencakup jenjang SD, SMP, SMA hingga universitas negeri.
“Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, Universitas Negeri harus gratis,” ujarnya.
Prabowo juga menyinggung sumber anggaran untuk merealisasikan kebijakan tersebut.
“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dicolong, yang dicuri,” tutur Prabowo.