Komisi X soal Tukang Becak Naik ke Desil 9: Tak Hanya soal Bansos, tapi Akurasi
PerbesarWakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani menanggapi polemik perubahan klasifikasi desil kesejahteraan yang dialami masyarakat. Belakangan, masyarakat mengeluhkan penentuan desil yang tak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Hal tersebut juga dialami oleh Timbul (49), tukang becak Malioboro asal Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, yang mengalami perubahan status kesejahteraan dari Desil 1 menjadi Desil 9.
Lalu menilai kejadian tersebut tak hanya sebagai persoalan penerima bantuan sosial (bansos), melainkan juga sebagai masalah akurasi data.
"Saya melihat ini sebagai masalah akurasi dan pemutakhiran data, bukan semata-mata persoalan penerima bansos," kata Lalu saat dikonfirmasi, Selasa (25/8).
Menurutnya, jika kondisi ekonomi warga yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang tercatat dalam data, maka perlu ada evaluasi terkait verifikasi data.
"Desil pada dasarnya merupakan pengelompokan kesejahteraan rumah tangga berdasarkan data sosial-ekonomi, sehingga kalau kondisi riil warga tidak sesuai dengan desilnya, mekanisme verifikasi dan pemutakhiran datanya lah yang perlu dipertanyakan dan diperbaiki," jelasnya.
"Kasus tukang becak di Kulon Progo, menunjukkan bahwa kesalahan atau ketidaksesuaian data bisa berdampak langsung ke akses pendidikan dan program perlindungan sosial," sambung Lalu.
Lalu kemudian mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan secara terang terkait proses validasi data. Selain itu, ia juga menginginkan BPS menerangkan tata cara pengajuan keberatan yang dapat dilakukan oleh warga jika data desilnya tak sesuai.
"Karena BPS merupakan mitra Komisi X, tentu kami mendorong BPS menjelaskan bagaimana proses pemutakhiran, validasi, dan koreksi data dilakukan, termasuk bagaimana warga dapat mengajukan keberatan ketika data tidak sesuai kondisi sebenarnya," tutur Lalu.
"Prinsipnya, data harus mencerminkan kondisi faktual masyarakat dan tidak boleh menjadi hambatan bagi anak untuk mendapatkan hak pendidikannya," sambung dia.
Lalu mengatakan, Komisi X mendorong adanya perbaikan agar kejadian ini tak terulang lagi hingga menciptakan kerugian bagi masyarakat.
"Kami tentu mendorong evaluasi bersama agar persoalan serupa tidak berulang dan ada mekanisme koreksi yang cepat bagi masyarakat yang dirugikan," pungkas dia.
Sebelumnya, Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap Timbul.
"Dia memang anggota rumah tangganya tiga. Kemudian punya anak dua. Pak Timbul itu kalau enggak salah bentor, becak motor. Becaknya bentornya itu ditaruh di sini, di Malioboro sini, ya, bentor motor. Terus kemudian juga punya usaha ayam. Yang kecil-kecilan di situ, tetapi ada penghasilan di sana," kata Endang di kantornya, Senin (24/8).
Endang mengatakan rumah keramik yang ditempati Timbul bukan merupakan milik orang tua, melainkan milik sendiri.
"Ada juga kepemilikan motor. Tapi kalau rumahnya, milik sendiri itu, rumahnya milik sendiri," katanya.
Endang mengatakan verifikasi akan dilakukan kembali agar bantuan pemerintah dapat disalurkan kepada masyarakat yang sesuai dan berhak menerima.
"Itu namanya sebuah sistem. Namanya yang pendata juga manusia, yang mengisi juga manusia. Jadi proxy means test (PMT) namanya sebuah juga sebuah program. Nah cara kita mengantisipasi untuk yang tadi inklusif dan eksklusif eror ini, kita lakukan verifikasi," ujarnya.