Komisi X Soroti Budaya Nyontek di Sekolah-Kampus: Evaluasi Tak Melulu Soal Nilai

Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudin menjawab pertanyaan wartawan di Ruang Rapat Komisi X, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024). Foto: Alya Zahra/kumparan

KPK mengeluarkan hasil Survei Penilaian Integritas Pendidikan Nasional 2024 yang berisi budaya menyontek dan plagiasi terjadi di 78 persen sekolah dan 98 persen kampus di Indonesia. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian pun menyoroti temuan ini.

Hal ini yang kemudian menciptakan kompetisi yang tidak sehat di antara siswa, yang lebih mengutamakan hasil daripada proses belajar itu sendiri.

“Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan kita masih terlalu menitikberatkan pada capaian akademik semata. Sementara nilai kejujuran dan tanggung jawab, tampaknya, belum sepenuhnya tertanam kuat dalam diri siswa maupun mahasiswa,” kata Hetifah dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4).

Menurutnya ini merupakan peringatan serius di dunia pendidikan, seluruh pemangku kepentingan harus melakukan evaluasi terutama dalam membentuk karakter dan integritas.

“Jelas menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan kita. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi, bukan hanya pemangku kepentingan bidang pendidikan, tetapi bagi kita semua,” katanya.

Ilustrasi mencontek. Foto: Constantine Pankin/Shutterstock

Hetifah pun mengusulkan agar poin penilaian tidak hanya fokus pada hasil nilai akademik semata, namun juga pendidikan karakter.

Menurutnya sudah seharusnya pendidikan karakter ini masuk dalam kurikulum dan menjadi poin penilaian.

“Tentu harus memperkuat pendidikan karakter secara menyeluruh, tidak hanya melalui kurikulum formal, tetapi juga melalui keteladanan, iklim sekolah yang sehat. Serta sistem evaluasi yang tidak melulu berbasis nilai ujian,” kata Hetifah.

“Guru dan dosen perlu menanamkan nilai integritas dalam proses pembelajaran. Fenomena ini adalah peringatan bahwa kita tidak hanya perlu mencetak generasi cerdas, tetapi juga generasi yang jujur dan bertanggung jawab,” tutur politikus Golkar itu.