Komisi X Soroti Jomplangnya Anggaran Sekolah Kedinasan: Ada Disparitas

Siswa sekolah kedinasan Foto: pknstan.ac.id

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyoroti anggaran untuk sekolah kedinasan yang dinilai jomplang dengan anggaran pendidikan yang dialokasikan dari Kementerian Pendidikan.

“Ada kedinasan-kedinasan yang masuk kuliah dibayar full sampai seragam semuanya dibayar, masuk kedinasan langsung diterima tapi banyak juga akhirnya tidak keterima, dan dengan pembiayaan yang standarnya tidak menggunakan standar Kementerian Pendidikan,” kata Dede Yusuf dalam RDP Panja pembiayaan pendidikan Komisi X DPR RI bersama Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas, Rabu (19/6).

“Sehingga akibatnya terjadi disparitas juga antara dosen-dosennya yang mengajar di Kementerian Pendidikan dan dosen-dosen yang mengajar di kementerian lembaga lainnya,” lanjut politisi Demokrat itu.

Dede Yusuf saat pelantikan anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10/2019). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati, memaparkan data alokasi anggaran untuk setiap mahasiswa Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) setiap tahunnya.

Angkanya cukup fantastis, bahkan ada mahasiswa yang sampai dibiayai ratusan juta per tahun.

Angka ini timpang dengan alokasi anggaran pemerintah untuk mahasiwa non perguruan tinggi kementerian dan lembaga.

“Bisa kita lihat betapa besarnya anggaran per mahasiswa per tahun yang dialokasikan. Bahkan ada yang sampai Rp 67.000.000 (rata-rata per mahasiswa per tahun,” kata Kiki.

“Jadi kalau kita lihat sangat tinggi betul sekali Pak Pimpinan sangat tinggi padahal ini sama-sama warga negara Indonesia dan ada di antaranya di antaranya di prodi yang tidak ada bedanya dengan kita dari yang umum,” lanjutnya.

Dalam data yang dipaparkan oleh Kemendikbud, totalnya ada 24 PTKL di Indonesia, 16 diantaranya dibiayai negara melalui alokasi anggaran pendidikan.

Alokasi anggaran terbesar diterima oleh Kementerian Perhubungan. Pembiayaan pemerintah per mahasiswa bisa mencapai Rp 155 juta per tahun. Kemudian disusul oleh Kementerian Pertahanan yang bisa mencapai Rp 126 juta per mahasiswa setiap tahun.

Paparan Kemendikbud soal alokasi anggaran untuk sekolah kedinasan tahun 2024. Foto: Dok. DPR RI