Komisi X Soroti Temuan Pemkab Buleleng soal Anak Tak Bisa Baca, Panggil Rabu Ini

Ilustrasi Pelajar. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Komisi X DPR RI mengungkap temuan Pemkab Buleleng, Bali, soal anak-anak SMP yang disebut kesulitan bahkan tidak bisa membaca. Temuan itu dianggap persoalan serius dan akan jadi topik pembahasan dengan Mendiktisaintek pekan ini.

“Tentu saja salah satu isu serius adalah terkait dengan pendidikan. Ya, pendidikan seperti kita ketahui, ratusan anak ya, nah itu membutuhkan satu keseriusan,” kata Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian saat pelantikan pengurus pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) masa bakti 2024-2029 di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Senin (21/4).

Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian saat ditemui usai pelantikan pengurus pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) masa bakti 2024-2029 di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Senin (21/4/2025). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan

Menurut Hetifah, penting untuk menelusuri akar masalah dari fenomena tersebut. Ia mempertanyakan apakah persoalan itu terjadi karena kualitas pengajar, keterbatasan fasilitas, atau faktor lain yang lebih kompleks.

Menurutnya, pendidikan adalah fondasi penting yang harus dijaga kualitasnya. Jika ada masalah seperti yang terjadi di Buleleng, pemerintah harus bergerak cepat agar tidak menyebar ke daerah lain.

“Kalau itu sampai terjadi, maka kita harus memastikan hal seperti itu bisa segera diatasi dan tidak ada di tempat-tempat yang lainnya juga,” lanjutnya.

Hetifah menyampaikan bahwa Komisi X akan mulai menggelar rapat kerja dengan Mendiktisaintek pada Rabu mendatang. Temuan di Buleleng akan menjadi salah satu isu yang dibahas.

“Nah, nanti kan kalau saya sebagai Ketua Komisi 10 ya, kebetulan besok sudah memulai raker dengan mendikdasmen. Kami akan menyampaikan apa hal-hal yang teman-teman tanyakan. Hari Rabu juga dengan Mendiktisaintek, kemudian juga dengan Menteri-Menteri yang lain,” jelasnya.

Fenomena TNI Masuk Kampus Juga Akan Dibahas

Selain soal literasi anak, Komisi X juga akan menyinggung isu lainnya dalam rapat kerja, termasuk fenomena kehadiran TNI di kampus-kampus yang belakangan menjadi perbincangan publik. Meski TNI bukan mitra kerja langsung Komisi X, Hetifah menyebut hal itu tetap bisa dibahas dalam forum DPR.

Hetifah menekankan pentingnya pendalaman data dan informasi sebelum mengambil kesimpulan atau sikap.

“Segala sesuatunya pasti tadi harus berbasiskan kepada data dan informasi yang cermat. Jadi kita tidak boleh membuat suatu kesimpulan ataupun keputusan tanpa mendalami,” ujarnya.

Ia pun membuka peluang digelarnya pertemuan gabungan lintas komisi jika diperlukan, termasuk dalam pembahasan Undang-Undang Sisdiknas yang menyentuh sektor pendidikan di bawah Kementerian Agama.

“Tentu kita bisa nanti berhubungan ataupun mengundang teman-teman dari Kementerian Agama. Jadi tidak ada masalah selama itu diperlukan pada prinsipnya kita bisa berkomunikasi atau harus berkoordinasi,” pungkas Hetifah.