Komisi X Terima Keluhan Tunjangan Guru Mandek 3 Bulan, Minta Menkeu Cairkan
PerbesarWakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, meminta pemerintah segera mencairkan tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi guru yang menurutnya belum dibayarkan selama tiga bulan.
Ia mengaku menerima banyak keluhan dari para guru terkait keterlambatan tersebut.
“Jadi memang kami hari ini di Komisi X sudah dari beberapa hari yang lalu sebenarnya, mendapat banyak WA, banyak SMS, banyak keluhan dari guru-guru kita hari ini. Karena sampai dengan hari ini, tunjangan profesi, tunjangan sertifikasinya belum terbayarkan oleh pemerintah pusat,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10).
Menurut Lalu, Komisi X telah menyarankan Menteri Keuangan Suahasil Nazara agar segera memproses pembayaran tunjangan tersebut. Ia mengatakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengajukan surat permohonan pencairan anggaran kepada Kementerian Keuangan sejak beberapa waktu lalu.
“Nah, sampai dengan hari ini ternyata sudah masuk bulan ketiga, tunjangan ini belum dibayarkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Lalu berharap Suahasil segera memproses surat pengajuan dari Kemendikdasmen tersebut. Menurutnya, pencairan tunjangan itu sangat dibutuhkan oleh guru di seluruh Indonesia.
“Nah, saya berharap kerja sama yang baik dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini Pak Menkeu yang baru, karena surat ini diterima oleh Menkeu yang lama sebelumnya,” kata Lalu.
“Kalau Pak Menkeu yang baru belum membaca surat ini, silakan cari. Cari surat ini mandeknya di mana. Yang jelas, guru-guru kita hari ini 3 bulan belum terbayarkan tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasinya. Oleh sebab itu, karena anggaran ini sangat dibutuhkan, dana ini sangat dibutuhkan oleh guru-guru kita, tolong pemerintah melalui Menteri Keuangan segera mencairkan anggaran ini,” lanjutnya.
Lalu menegaskan, menurut informasi yang diterimanya, persoalan tersebut bukan disebabkan ketiadaan anggaran. Ia menyebut anggaran tunjangan guru telah tersedia dan dialokasikan setiap tahun.
“Nah, sehingga saya berharap Menteri Keuangan yang baru, kalau memang belum nyampe di meja beliau, tolong cari surat ini di mana. Sehingga guru-guru kita sudah bisa menerima kembali tunjangan profesi maupun tunjangan sertifikasinya,” kata Lalu.
Ia menargetkan pembayaran tunjangan tersebut dapat dilakukan paling lambat dalam satu minggu. Menurutnya, pemerintah tidak perlu menunda pencairan karena anggaran telah tersedia dan tunjangan tersebut merupakan hak guru.
“Ya saya berharap paling telat 1 minggu harus sudah dikirimkan ke guru-guru kita. Untuk apa ditahan, kan anggarannya sudah ada. Anggarannya sudah kami sepakati, tolong jangan ditahan-tahan karena memang ini kebutuhan. Kebutuhan bagi guru-guru kita yang harus dan hak mereka untuk menerima itu,” tuturnya.
Lalu juga meminta pemerintah segera menindaklanjuti persoalan tersebut sebagai bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan guru.
“Dan pemerintah sangat komit, mari bantu Bapak Presiden Prabowo Subianto, para menteri yang terkait, terutama Menteri Keuangan. Mau Bapak mau nunggu apa lagi, silakan segera cairkan. Guru-guru kita ini 3 bulan belum menerima tunjangan profesi gurunya,” kata Lalu.
Menurut Lalu, target pencairan dalam satu minggu memungkinkan jika pemerintah segera menjalankan prosesnya. Ia meminta birokrasi yang dinilai terlalu rumit tidak menjadi penghambat.
“Kalau memang ini dilaksanakan, kan anggarannya sudah ada. Kalau memang birokrasinya terlalu jelimet, ya tolong potonglah birokrasi ini. Jangan sampai guru-guru kita dikorbankan,” tegasnya.
Komisi X Soroti Program Pendidikan Pemerintah
Di sisi lain, Lalu menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama hampir dua tahun telah memberikan perhatian serius terhadap sektor pendidikan. Ia mencontohkan program revitalisasi sekolah yang menurutnya memperbaiki kondisi sekolah yang selama bertahun-tahun tidak mendapat perbaikan.
“Ya selama 2 tahun Pak Presiden cukup memberikan perhatian dan sangat serius membenahi pendidikan kita. Buktinya revitalisasi sekolah yang berbelas tahun, berpuluh tahun tidak pernah diperbaiki, sekolah kita menjadi sangat bagus,” kata Lalu.
Menurutnya, pemerintah juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui digitalisasi pendidikan. Selain itu, ia menilai pemerintah memberi perhatian terhadap kesejahteraan dan status guru.
“Adaptasi terhadap teknologi melalui digitalisasi pendidikan juga jalan. Guru-guru kita kesejahteraannya dinaikkan. Statusnya juga diperjelas. Yang tadinya statusnya tidak jelas menjadi jelas, paruh waktu menjadi penuh waktu. Itu kejelasan status, artinya Presiden sangat fokus membenahi pendidikan kita,” ujarnya.
Lalu juga menyoroti sejumlah program pendidikan yang digagas pemerintahan Prabowo, termasuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Menurutnya, program tersebut bertujuan memberikan kesempatan pendidikan sesuai dengan kondisi dan potensi siswa.
Ia menambahkan, pemerintah juga akan menjalankan program Sekolah Nasional Terintegrasi dan Medical Science University.
“Tentu keinginan Presiden yang begitu kuat ini harus diterjemahkan oleh seluruh menterinya, terutama di bidang pendidikan ini. Mendikdasmen, Mendiktisaintek harus mampu menerjemahkan keinginan Presiden,” kata Lalu.
“Kemudian, Menteri Keuangan juga sebagai bendahara negara ini juga harus kerja sama yang baik dengan kementerian-kementerian pendidikan ini. Jangan sampai nanti Presiden sudah mengajukan program yang begitu baik, terkendala lagi-lagi terkait dengan birokrasi keuangan. Nah, ini yang kita tidak inginkan,” sambung dia.
Lalu menilai program-program pendidikan pemerintahan Prabowo secara umum sudah berjalan baik dan sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia.
“Nah, catatan kami di Komisi X, program-program yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo ini sungguh sangat bagus khususnya di bidang pendidikan. Beliau menginginkan semua anak-anak Indonesia mampu bersaing dengan anak-anak seusia mereka di negara mana pun,” pungkasnya.