Komite Pencegahan Korupsi DKI Akan Cek Anggaran Lift Rumah Dinas

Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta (Foto: Nabilla Fatiara/kumparan)

Rencana pengadaan elevator atau lift di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta dengan alokasi anggaran sebesar Rp 750,2 juta menuai polemik. Angka itu muncul dalam situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) DKI.

Anggota Komite Pencegahan Korupsi (PK) DKI Jakarta, Nursyahbani Katjasungkana, mengaku belum mengetahui secara rinci soal anggaran yang tidak pernah diusulkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Saya fokus pada soal pencegahan korupsi. Memang saya baca tadi pagi. Tapi saya belum tahu persoalan itu. Nanti saya cek dulu," kata Nursyahbani saat dihubungi kumparan (kumparan.com), Kamis (25/1).

Nursyahbani akan melakukan pengecekan terkait anggaran itu ke Balai Kota DKI. "Nanti saya cek dulu, saya enggak bisa comment karena saya enggak tahu datanya. Besok saya ke Balai Kota DKI saya cek," ucapnya.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengaku kaget dengan kemunculan anggaran tersebut. Diketahui anggaran tersebut diajukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI.

Sandi sendiri mengaku telah membentuk Tim Pengawas Penyerapan Anggaran, untuk mengantisipasi kemunculan anggaran ‘siluman’, dan dapat membuat penyerapan anggaran lebih sistematis.

"Dan untuk mengkoordinasikan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Untuk memasukkan pelelangan-pelelangan itu atau rencana penyerapan anggaran itu ke dalam sistem,” kata Sandi di Balai Kota.

Dalam APBD DKI 2018 sendiri Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 2,4 miliar untuk merenovasi rumah dinas gubernur, namun tidak terdapat angggaran pengadaan lift tersebut.