Konferensi Diplomasi Digital yang Digelar Kemlu Hasilkan 5 Fokus Bali Message

Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah pada penutupan ICDD di Conrad, Bali, Selasa (16/11). Foto: Judith Aura/kumparan

International Conference on Digital Diplomacy (ICDD) pada Selasa (16/11) berlangsung dengan sukses. Konferensi ini berhasil menelurkan satu pesan penting bernama Bali Message.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI, Teuku Faizasyah.

“Konferensi hari ini telah meningkatkan respons kita pada diplomasi digital, dan memperluas jaringan serta kerja sama melampaui RCDD dua tahun lalu,” kata Faizasyah dalam penutupan ICDD, Selasa (16/11).

“Kami telah menghasilkan Bali Message International Conference on Digital Diplomacy, yang menyorot lima fokus,” lanjutnya.

Lima fokus yang menjadi isi dari Bali Message adalah kerangka kebijakan pemerintah untuk mendukung diplomasi digital; manajemen krisis lewat diplomasi digital; manajemen digital untuk mendukung diplomasi digital; inovasi untuk mendukung UMKM dan pembangunan kapasitas; serta inklusi digital.

Penyelenggaraan International Conference on Digital Diplomacy (ICDD) di Conrad, Bali, Selasa (16/11). Foto: Judith Aura/kumparan

Faizasyah mengatakan, melalui Bali Message, negara-negara dapat mempromosikan pertumbuhan inovatif yang berkelanjutan.

“Bali Message diharapkan dapat diaplikasikan oleh setiap negara dalam memanfaatkan diplomasi digital,” tuturnya.

Gelaran ICDD ini berangkat dari kesuksesan Regional Conference on Digital Diplomacy (RCDD) pada 2019 lalu.

Konferensi dalam cakupan kawasan ini menghasilkan pesan penting di bidang diplomasi digital, bernama Jakarta Message.

Tahun ini, ICDD dilaksanakan secara virtual dari Bali. Konferensi ini diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

Rangkaian Acara ICDD

Acara yang digelar secara virtual ini terdiri dari sejumlah sesi. Salah satunya adalah sesi Countries’ Review.

Sesi ini dihadiri oleh 20 negara peserta, mulai dari Australia, Amerika Serikat, Singapura, hingga Vietnam. Mereka memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi mengenai diplomasi digital, serta capian mereka di bidang itu selama masa pandemi.

Salah satu negara peserta, Australia, diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Marise Payne.

Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah pada penutupan ICDD di Conrad, Bali, Selasa (16/11). Foto: Judith Aura/kumparan

Menurut Payne, negaranya menghadapi tantangan di bidang merebaknya misinformasi dan disinformasi mengenai vaksin dan COVID-19.

“Untuk Australia, ruang siber dan teknologi kritis adalah prioritas utama. Itulah mengapa, saya meluncurkan Cyber and Critical Technology Engagement Group tahun ini,” kata Payne.

“Tujuan kita dalam strategi ini adalah untuk menciptakan Australia, Indo-Pasifik, dan dunia yang aman dan makmur, dan terhuhung dengan ruang siber dan teknologi kritis.”

Indonesia turut memaparkan countries' review-nya pada sambutan oleh Menlu Retno Marsudi.

Salah satu pencapaian Indonesia adalah dengan menjangkau warga negara Indonesia (WNI) dengan menggunakan aplikasi telepon pintar di masa pandemi.

Selain itu, sejumlah kerja sama bilateral seperti Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea Selatan (IK-CEPA) dan Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement (PTA) berhasil disepakati secara digital.

Menlu RI Retno Marsudi di acara International Conference on Digital Diplomacy (ICDD) di Conrad, Bali, Selasa (16/11). Foto: Judith Aura/kumparan

Selain itu, pada ICDD juga digelar empat panel yang berlangsung secara paralel (bersamaan).

Panel 1, dengan topik manfaat dan tantangan dalam ekonomi digital, membahas soal bagaimana negara-negara dunia harus memiliki kesempatan yang sama dalam ekonomi digital.

Selain itu, dibahas juga bagaimana ekonomi digital membantu negara-negara menghadapi tantangan di berbagai aspek.

Panel 2 membahas mengenai inovasi digital untuk UMKM, serta bagaimana pandemi mempengaruhi operasional UMKM .

Panel 3 mendiskusikan peran data dalam diplomasi digital dan memastikan suara-suara pihak rentan dapat terdengar.

Panel 4 membicarakan soal peran big data dalam sektor manajemen krisis. Dalam forum ini, empat panelis menegaskan big data harus membantu pemerintah untuk mengantisipasi krisis sebelum krisis terjadi.