Kongo Akan Stop Ekspor Kayu Gelondongan untuk Cegah Deforestasi

Ilustrasi Pertambangan ilegal di hutan Foto: REUTERS/Nacho Doce

Republik Demokratik Kongo akan melarang semua kegiatan ekspor kayu gelondongan. Hal itu dilakukan demi mengurangi ancaman terhadap hutan hujan tropis sebagai penyerap karbon yang merupakan benteng utama melawan perubahan iklim.

Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Lingkungan Kongo, Eve Bazaiba. Namun ia tidak memberi tahu kapan penangguhan ekspor kayu gelondongan itu mulai berlaku. Tetapi ia percaya bahwa hal tersebut nantinya dapat menjalankan program restorasi hingga reboisasi alam.

"Ini memungkinkan kami tidak hanya untuk melakukan restorasi alam, tetapi juga program reboisasi yang kami miliki dengan semua mitra dari segi teknis, keuangan dan pembangunan," kata Bazaiba seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/10).

Menurut PBB, Kongo adalah rumah bagi hutan hujan dan merupakan yang terluas kedua di dunia. Saat ini Kongo berada di bawah tekanan untuk meningkatkan pengelolaan hutan dan mengekang laju deforestasi tinggi yang telah berlipat ganda dalam beberapa dekade terakhir.

Ilustrasi hutan. Foto: Pixabay

Central African Forest Initiative (CAFI) mengatakan 60% hutan hujan lembah yang berada di Kongo dapat menyedot sekitar 4% emisi karbon global dari atmosfer setiap tahunnya.

Sebelumnya, rencana Kementerian Lingkungan untuk mencabut moratorium 2002 pada konsesi penebangan industri baru telah mengecewakan kelompok lingkungan dan ilmuwan, yang telah memperingatkan dampak bencana lingkungan, sosial dan iklim.

Namun, pada awal bulan ini, Presiden Felix Tshisekedi memerintahkan untuk melakukan audit kepada semua kontrak penebangan hutan yang ada.

"Kami tidak ingin ada lagi kontrak dengan mitra yang datang untuk menebang hutan kami dengan kejam, kami akan menghentikan kontrak semacam ini," jelas Bazaiba.

Menurut Forest Trends, sebuah kelompok konservasi yang berada di AS, pada tahun 2018 pasar terbesar Kongo untuk melakukan ekspor produksi kayu adalah Vietnam, Uni Eropa dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, dan China.