Kontroversi Bupati Meranti: Sebut Kemenkeu Diisi Iblis & Setan, Kini Di-OTT KPK
·waktu baca 2 menit
PerbesarSebelum sekarang disorot karena terjaring OTT KPK lantaran diduga terlibat kasus korupsi, Bupati Meranti Muhammad Adil pernah bikin heboh lantaran menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi iblis dan setan.
Adil yang merupakan politikus PDIP itu menyatakan hal tersebut di Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah di Pekanbaru, Riau, Kamis (8/12).
Pada rapat itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Lucky Alfirman hadir selaku perwakilan Kemenkeu.
Yang dibahas adalah asumsi harga minyak USD 100 per barel. Adil merasa wilayahnya diperlakukan tidak adil karena penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Meranti menurun.
"Ini orang Keuangan isinya iblis atau setan? Jangan diambil minyak di Meranti itu, enggak apa-apa kami juga masih bisa makan, daripada uang kami 'diisap' sama (pemerintah) pusat. Karena kalau kami daerah kaya sudah ambil Rp 10 triliun enggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem,” kata Adil.
Kemenkeu geram atas pernyataan Adil tersebut, menuntut Adil meminta maaf.
Sementara Adil mengaku tidak menyesal saat melontarkan pernyataan tersebut. Ia merasa masalah itu telah selesai dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkeu.
"Sebetulnya itu bukan pernyataan, tapi pertanyaan pas rapat. Menyesal (itu) enggak, (itu kan) pertanyaan kok menyesal, bagaimana?" kata Adil saat ditemui di Kemendagri, Rabu (21/12).
Adil mengaku telah menyampaikan semua masalah ke kementerian terkait. Ia menyerahkan pembayaran DBH yang kurang oleh Kemenkeu.
Pada 2022, pihaknya menerima DBH sebesar Rp 114 miliar dengan hitungan harga minyak USD 60 per barel. Sementara dalam pembahasan APBD tahun 2023, harga minyak dunia naik menjadi USD 100 per barel.
Pada akhirnya, Kemenkeu akan membayar DBH Meranti apabila ditemukan selisih bayar dalam audit laporan keuangan.
Kesepakatan ini diambil usai pembahasan teknis tindak lanjut antara Bupati Adil, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, dan Dirjen Dana Transfer Umum Kemenkeu Andriyanto pada Rabu (21/12).
Terjaring OTT KPK
KPK menangkap Bupati Adil—dan puluhan pejabat Pemkab Meranti juga pihak swasta—pada Kamis malam (6/4).
Penangkapan itu diduga terkait kasus suap dan ada barang bukti uang—jumlahnya masih dihitung KPK.
"Tim KPK segera membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih pagi ini," ujar plt juru bicara KPK Ali Fikri.