Kontroversi Jokowi Cawe-Cawe Pilpres

Presiden Jokowi menerima finalis Puteri Indonesia 2023 di Istana Merdeka Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi mulai bermanuver untuk memastikan keberlanjutan program-programnya jelang Pilpres 2024. Ia dinilai terlibat di berbagai skenario koalisi partai hingga menggiring opini masyarakat soal pemimpin ideal yang layak maju jadi capres.

Sejumlah pimpinan parpol, misalnya Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, bahkan mengakui bahwa Jokowi punya andil besar dalam pembentukan koalisi.

Jokowi awalnya membantah tudingan ia melakukan cawe-cawe politik. Menurutnya ia cuma berdiskusi saja dengan partai politik.

Presiden Jokowi saat bertemu pemred media di Indonesia. Foto: Dok. Agus Suparto

Namun baru-baru ini Jokowi sudah tak ragu blak-blakan soal itu. Saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan, Jokowi banyak membahas soal cawe-cawe.

"Ada lebih dari 7 kali Pak Presiden mengatakan cawe-cawe. Kemudian dikaitkanlah dengan soal capres. Tadi mengatakan begini 'pemimpin di tahun 2024, 2029, dan 2034 itu sangat krusial. Untuk mewujudkan 13 tahun'," kata Wapemred Kompas Yogi Nugraha.

Saat ditanya siapa capres yang didukung, Jokowi tak menjawab nama tapi dia menyebut harus cawe-cawe demi kepentingan negara.

"Ya saya untuk hal ini, (ini konteksnya untuk 13 tahun momentum ya) saya harus cawe-cawe, karena untuk kepentingan negara," katanya menirukan Jokowi.

"Dia menggarisbawahi bahwa ini tidak ada kaitannya dengan abuse of power sebagai seorang presiden, 'saya tidak akan menggunakan aparat'," tambah Yogi.

Hal senada juga dilontarkan Pemred TvOne Karni Ilyas. Cawe-cawe Jokowi tak melanggar negara karena dilakukan demi negara dan bukan pribadi.

Penjelasan Istana soal Cawe-cawe Jokowi

Presiden Jokowi saat bertemu pemred media di Indonesia. Foto: Dok. Agus Suparto

Terkait pilihan rakyat:

PDIP Nilai Jokowi Memang Harus Cawe-cawe

Anggota Komisi XI DPR RI, Eriko Sotarduga di Kompleks Parlemen, Senin (13/2/2023). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga, menilai cawe-cawe memang seharusnya dilakukan seorang presiden untuk memastikan pemimpin bangsa di masa depan merupakan kehendak rakyat. Apalagi Jokowi ingin presiden 2024 terpilih berdasarkan kehendak rakyat, bukan hasil isu atau hoaks yang sengaja dibuat.

"Tapi kami menilai memang seharusnya seorang Presiden, memang harus cawe-cawe kalau meminjam istilah beliau begitu. Karena begini ini kan pesta demokrasi, di mana rakyat yang nanti akan menentukan pilihannya, baik itu kepada parpol, baik itu kepada caleg, baik itu kepada capres" kata Eriko di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

"Presiden menginginkan nanti siapa pun yang terpilih itu, terpilih benar-benar terjadi proses demokrasi. Tidak lagi misalnya ada katakan karena soal ya katakan isu-isu yang berkembang atau hoaks atau apa pun itu," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, Jokowi juga ingin menjamin keamanan selama pemilu 2024 berlangsung. Lebih jauh, Eriko berpandangan Jokowi ingin agar proses transisi kepemimpinan berjalan baik.

"Presiden ingin menjamin itu terjadi dengan baik, kedua beliau ingin menjamin bahwa proses transisi dari pemerintahan bapak Presiden Joko Widodo kepada siapa pun penerusnya nanti berjalan dengan baik," tegas Eriko.

Gerindra: Jokowi Cawe-cawe Agar Capaiannya Berlanjut

Menhan Prabowo Subianto silaturahmi ke kediaman Presiden Joko Widodo di Solo, Sabtu (22/4/2023). Foto: Tim Media Prabowo Subianto

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menganggap langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 adalah langkah yang benar. Sebagai warga negara, Habiburokhman menilai Jokowi memiliki kepentingan ke depan.

"Kan Jokowi sudah bekerja sangat baik, 10 tahun. Beliau ingin capaiannya selama 10 tahun terus berlanjut," kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/5).

Habiburokhman menuturkan, presiden memiliki hak politik untuk ikut cawe-cawe. Namun, dia menegaskan tetap harus disampaikan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Misalnya akan ada aturan kampanye, aturan keberpihakan, dan sebagainya," ucapnya.

Lebih jauh, anggota komisi III DPR RI itu mengatakan, apabila Jokowi melakukan intervensi, tentu ada batasannya. Jika melanggar, Jokowi dinilai juga bisa dilaporkan ke Bawaslu.

"Aturan ada, institusi penegakkan hukum ada. Apalagi yang kita khawatirkan? Kita bangsa yang besar," ungkapnya.

Demokrat Nilai Jokowi Tak Netral

Sekretaris BAPPILU DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Foto: Dok. Pribadi

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengecam Jokowi karena tak netral dan berlebihan. Menurutnya, pernyataan Jokowi yang mengakui cawe-cawe tak pantas.

"Pernyataan Pak Jokowi yang akan cawe-cawe terkait Pemilu 2024 demi bangsa dan negara tentu tidak pas dan berlebihan. Ini bukan pernyataan yang positif mengingat rekam jejak Pak Jokowi tidak demikian. Sering berbeda antara pikiran, perkataan dan perbuatan," kata Kamhar, Selasa (30/5).

Kamhar juga mengkritisi sikap Jokowi yang dinilainya merasa paling tahu. Padahal menurutnya, masih banyak kinerja Jokowi yang belum memuaskan. Misalnya saja, kata Kamhar, di bidang ekonomi yang menurutnya di bawah kinerja 8 tahun pemerintahan SBY.

"Pengangguran juga bisa turun 3,73% di masa SBY, sementara di masa Jokowi malah naik 0,22%. Tak hanya itu, Pak Jokowi juga berhasil mencetak rekor pengutang terbesar sepanjang Indonesia merdeka sebesar Rp 7.879 triliun," ujar dia.

Ditegur JK: Jangan Terlibat Pilpres

Ketua DMI Jusuf Kalla di acara pelantikan pengurus DMI Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023-2028 di Masjid Agung Palembang. Foto: Tim Media JK

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) memantau manuver Jokowi yang cawe-cawe urusan Pilpres 2024. JK meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam politik.

"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," kata JK kepada wartawan di kediamannya, Jakarta, Sabtu (6/5) malam.

Dia juga menyinggung soal pertemuan para ketum parpol koalisi pemerintah di istana yang tidak dihadiri NasDem. Dia menilai, jika pertemuan itu membahas pembangunan, seharusnya NasDem ikut diundang.

"Ini kan bukan yang pertama tidak diundang, tapi, sebagai, kalau pertemuan membicarakan, karena ini di Istana membicarakan tentang urusan pembangunan apa tu wajar saja," terang JK

"Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya Nasdem diundang. Berarti ada pembicaraan politik," tandasnya.