Korsel Longgarkan Akses Warga Sipil di Kawasan Perbatasan dengan Korut
·waktu baca 2 menit
PerbesarPemerintah Korea Selatan akan menggeser garis pembatas akses sipil yang membentang sejajar dengan perbatasan militer Korea Utara. Kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan kondisi keamanan yang dipandang telah berubah sekaligus memudahkan aktivitas warga yang tinggal di kawasan tersebut.
Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back pada Rabu (17/6) mengatakan garis yang dikenal sebagai Civilian Control Line (CCL) akan dipindahkan lebih dekat ke Garis Demarkasi Militer (MDL), yakni garis perbatasan yang ditetapkan setelah Perang Korea 1950-1953 berakhir.
Saat ini, CCL berada hingga 10 kilometer di selatan MDL. Warga sipil yang ingin memasuki area tersebut harus memperoleh izin dari militer.
Menurut Ahn, perubahan itu akan memangkas area pembatasan akses sipil dengan menggeser CCL rata-rata sekitar 6 kilometer dari MDL.
Langkah tersebut merupakan respons atas permintaan warga yang telah disampaikan selama bertahun-tahun dan dimungkinkan berkat meningkatnya kesiapan pertahanan Korea Selatan.
Media setempat melaporkan sekitar 20 ribu orang tinggal di dalam zona tersebut. Selain itu, banyak warga lainnya yang rutin memasuki kawasan itu untuk bertani atau bekerja dengan melalui prosedur perizinan militer.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan juga mengumumkan sejumlah pelonggaran aturan lain di wilayah dekat perbatasan. Salah satunya adalah penyederhanaan ketentuan pelaporan penggunaan drone untuk kegiatan pertanian.
Kebijakan ini muncul di tengah upaya pemerintah Presiden Lee Jae Myung untuk meredakan ketegangan dengan Korea Utara. Sejak menjabat tahun lalu, Lee telah mengambil sejumlah langkah yang bertujuan memperbaiki hubungan antar-Korea.
Namun demikian, Korea Utara sejauh ini masih mempertahankan sikap keras terhadap Korea Selatan dan belum menunjukkan tanda-tanda melunak dalam hubungan bilateral kedua negara.