Korupsi Bansos Presiden: Herman Herry Tak Datang ke KPK, Minta Dijadwal Ulang

Herman Hery, Rabu, (30/10/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Anggota DPR RI, Herman Herry Adranacus, tidak menghadiri pemanggilan KPK hari ini, Jumat (26/7). Politisi PDIP itu sedianya akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) presiden di Kemensos.

"Jadi untuk saksi HH, yang bersangkutan tidak hadir, namun telah mengirimkan surat pemberitahuan bahwa ada kegiatan yang sudah terjadwal," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/7).

Tessa mengatakan, Herman telah meminta penyidik untuk menjadwalkan ulang pemeriksaannya pada pekan depan. Namun, penyidik belum bisa memberikan keputusan.

"Meminta untuk penjadwalan, ulang minggu depan. Namun, apakah penyidik bisa melakukan kegiatan dimaksud? Tentunya dikembalikan lagi menyesuaikan dengan jadwal pendidikan yang sudah disusun, dan juga rencana pendidikan yang sudah berjalan saat ini," jelas dia.

Herman sedianya diminta untuk hadir memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi dari pihak swasta.

Selain Herman, ada pula 2 saksi lain yang dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan hari ini. Mereka, yakni Fera Sri Herawati, Direktur PT Integra Padma Advertindo; dan Narso, swasta.

Kasus Bansos Presiden

KPK mengungkapkan ada 6 juta paket bansos presiden di Kementerian Sosial yang diduga dikorupsi. Jumlah itu merupakan total dari tiga tahap penyaluran yang diduga dikorupsi, yakni tahap 3, 5, dan 6.

Dugaan kerugian negara terkait korupsi bansos itu mencapai Rp 250 miliar. Kerugian itu masih bersifat sementara dan akan terus dihitung oleh KPK.

Kasus bansos presiden yang diusut KPK ini memang bantuan khusus untuk pandemi. Objek korupsinya terkait pengadaan bansos. Modus korupsinya yakni pengurangan kualitas bansos.

KPK belum membeberkan rincian detail, termasuk berapa kualitas atau rupiah yang diambil dari setiap paket bansos. Bila berkaca kasus Juliari, ia diduga meminta fee Rp 10.000 per setiap paket bansos.

Bansos presiden di Kemensos yang diusut adalah penyaluran dari tahap 1 sampai 12. Isi paket bansos itu meliputi sembilan bahan pokok atau sembako, kebutuhan pokok dapur.

KPK sudah menetapkan tersangka, yakni seorang pengusaha. Namun KPK belum mengungkap siapa tersangka tersebut.

Terakhir, KPK juga tengah melakukan penggeledahan terhadap sejumlah lokasi di Jabodetabek dalam rangka penyidikan kasus ini.