Korut Eksekusi Warganya yang Bagikan Informasi Media Korsel

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melihat uji coba 'mesin berbahan bakar bakar padat dengan daya dorong tinggi' untuk mengembangkan senjata baru di Sohae Satellite Launching Ground di Tongchang-ri, Korea Utara pada Kamis (15/12). Foto: KCNA/via REUTERS

Korea Utara mengeksekusi warganya yang membagikan media Korea Selatan, kegiatan keagamaan, dan obat-obatan karena negara tersebut menghambat hak asasi dan kebebasan warganya. Dikutip dari Al-Jazeera, Sabtu (1/4), laporan itu didapat dari Korea Selatan.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang menangani urusan antar Korea, mengatakan laporan itu berdasarkan laporan setebal 450 halaman yang dikumpulkan dari 2017-2022 dari kesaksian lebih dari 500 warga negara Korut yang melarikan diri.

"Hak warga negara Korut untuk hidup tampaknya sangat terancam," kata kementerian itu dalam laporan itu, Kamis (30/3).

"Eksekusi dilakukan secara luas untuk tindakan yang tidak membenarkan hukuman mati, termasuk kejahatan narkoba, penyebaran video Korsel, dan kegiatan keagamaan dan takhayul," lanjut laporan itu.

Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi temuan pemerintah Korsel itu. Namun, temuan itu sejalan dengan investigasi PBB dan laporan dari organisasi non pemerintah.

Korut telah menolak kritik terhadap kondisi haknya sebagai bagian dari rencana untuk menggulingkan penguasanya.

Laporan tersebut memberikan perincian tentang pelanggaran hak yang merajalela di masyarakat, kamp penjara dan di tempat lain, termasuk eksekusi publik, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang.

Kementerian Unifikasi juga mengatakan, kematian dan penyiksaan secara teratur terjadi di fasilitas penahanan, dan sejumlah orang dieksekusi setelah tertangkap saat mencoba melintasi perbatasan.

Korut Disebut Tak Layak Mendapat Satu Sen Pun

Rudal ditampilkan selama parade militer untuk memperingati 75 tahun berdirinya tentara Korea Utara, di Lapangan Kim Il Sung di Pyongyang, Korea Utara, Rabu (8/2/2023). Foto: KCNA via REUTERS

Laporan itu muncul saat Korsel berusaha menyoroti kegagalan tetangganya untuk memperbaiki kondisi kehidupan, sementara berlomba untuk meningkatkan persenjataan nuklir dan misilnya.

Presiden Korsel, Yoon Suk-yeol, mengatakan laporan itu harus menginformasikan masyarakat internasional tentang pelanggaran "mengerikan" Korut, menyatakan Korut tidak pantas mendapatkan "satu sen pun" bantuan ekonomi sementara mengejar ambisi nuklirnya.

Pendekatan oleh Yoon yang konservatif berbeda dengan pendahulunya yang liberal, Moon Jae-in, yang menghadapi kritik karena posisinya yang kurang blak-blakan tentang hak Korut, saat ia berusaha meningkatkan hubungan baik dengan Kim Jong-un.

Kementerian Unifikasi diharuskan oleh undang-undang untuk menilai situasi hak Korut setiap tahun.

Hampir 34 ribu warga Korut telah menetap di Korsel. Namun, jumlah pembelot telah menurun drastis karena keamanan perbatasan yang lebih ketat.

Kedatangan warga Korut mencapai titik terendah sepanjang masa hanya dengan 63 orang di 2021, di tengah penutupan COVID-10, sebelum naik tipis menjadi 67 di 2022.