Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.100.7
26 Ramadhan 1446 HRabu, 26 Maret 2025
Jakarta
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45
Koster Mau Naikkan Tunjangan Perumahan-Transport DPRD Bali meski Ada Efisiensi
12 Maret 2025 16:37 WIB
·
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Gubernur Bali Wayan Koster berencana meningkatkan tunjangan perumahan dan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Bali.
ADVERTISEMENT
Hal itu disampaikannya di tengah seruan efisiensi oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tunjangan ini diperlukan mengingat beban sebagai anggota dewan dan demi keperluan konstituen.
"Karena anggota dewan itu terus didatangi konstituennya dan bebannya sangat berat karena terpilih menjadi anggota dewan harus memberi respons yang positif kepada konstituennya,” katanya saat Rakor Kepala Daerah se-Bali di Puspem Kabupaten Badung, Bali, Rabu (12/3).
“Oleh karena itu tunjangan perumahan, transportasinya, perlu dikaji kembali untuk ditingkatkan,” imbuhnya.
Koster mengaku meningkatkan tunjangan ini berkaca pada pengalamannya saat menjabat sebagai anggota DPR.
“Titiang (saya) karena pernah di DPR sangat merasakan berat beban menjadi anggota dewan. Oleh karena itu kita harus dukung kinerja dewan kita supaya kompak dan meningkatkan kinerjanya,” tutur Koster.
ADVERTISEMENT
Para pimpinan Anggota DPRD Bali yang hadir dalam rakor itu tepuk tangan bahagia. Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, berdiri dan merangkul anggota DPRD lainnya.
Tunjangan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dia meminta DPRD melakukan kajian appraisal l dan menggunakan pola maksimal terhadap aturan tersebut.
Koster berharap agar bisa memanfaatkan anggaran yang ada untuk menjalankan program kerja selama kepemimpinannya, termasuk dengan pembangunan infrastruktur walau ada efisiensi.
“Efisiensi anggaran sesuai arahan presiden memang harus kita lakukan dan astungkara efisiensi ini bisa kita maksimalkan sehingga memiliki anggaran untuk program prioritas yang akan kita jalankan 5 tahun ke depan,” tutur Koster.
ADVERTISEMENT