KPAI soal Pembatasan Usia Anak Main Medsos: Banyak Ortu Literasinya Terbatas

Ilustrasi bermain sosial media. Foto: photobyphotoboy/Shutterstock

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai pembatasan usia minimum dalam penggunaan platform digital, seperti medsos, memberi manfaat yang besar.

Saat ini, pemerintah tengah menggodok regulasi pembatasan usia minimum untuk mengakses dunia daring.

Pembatasan ini dapat menghindari anak dari risiko paparan judi online, pornografi, hingga kecanduan internet. Dalam laporan UNICEF bertajuk 'Online Knowledge and Practice of Parents and Children in Indonesia (2023)' yang mensurvei anak-anak di Indonesia berusia 8-18 tahun, mengungkap bahwa mayoritas anak Indonesia (99,4%) menggunakan internet dengan rata-rata waktu penggunaan 5,4 jam per hari.

Laporan itu juga menyebut 85,4% anak Indonesia mengaku sangat menikmati aktivitas daring, terutama untuk hiburan, permainan, akses informasi, dan komunikasi dengan teman.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra. Foto: Indtagram/ @jasraputra

Dengan adanya pembatasan usia minimum, Wakil Ketua KPAI Jasra Putra, merasa perlu adanya peningkatan kemampuan literasi digital orang tua untuk mengawasi anak bermedsos.

“Banyak orang tua yang literasi digitalnya masih terbatas, sehingga sulit mengawasi aktivitas anak di internet,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/2).

Selain itu, Jasra menyebut perlu kajian mendalam terkait regulasi pembatasan usia minimum pengguna medsos. Sebab, kata dia, regulasi ini harus bisa mencegah celah pihak-pihak yang mencoba menghindari batas usia minimum bermain medsos.

“Anak-anak dapat dengan mudah menggunakan identitas orang tua atau akun lain untuk menghindari batasan usia minimum,” tutur Jasra.

Salah satu tantangan utama dalam perumusan regulasi adalah bagaimana agar kebijakan ini tidak dibuat secara terburu-buru. Jasra mengungkapkan, pemerintah memiliki waktu sekitar dua bulan untuk menetapkan regulasi ini.

“Proses ini tidak boleh tergesa-gesa agar kebijakan yang dibuat tidak malah menimbulkan masalah baru. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah memastikan adanya harmonisasi dengan kebijakan lain,” terang dia.

Ilustrasi orang tua dan anak main gadget. Foto: zEdward_Indy/Shutterstock

Terkait pentingnya literasi digital bagi orang tua, juga disampaikan Direktur Eksekutif ICT Watch Indriyatno Banyumurti. Indriyatno merasa edukasi dan keterlibatan orang tua turut penting selain adanya regulasi.

“Orang tua harus dibekali dengan literasi digital, sekolah harus memiliki aturan berinternet yang baik, dan platform digital harus lebih banyak menginvestasikan sumber dayanya untuk edukasi masyarakat,” paparnya.

Menkomdigi Meutya Hafid telah menegaskan tidak akan ada sanksi yang diberikan kepada orang tua atau anak jika melanggar aturan ini. Ia juga menekankan pentingnya edukasi bagi orang tua.

Menurut dia, sanksi akan diberikan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang terbukti melanggar aturan.

“Tidak akan ada sanksi untuk orang tua atau anak. Sanksi akan diberikan kepada PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik yang melanggar aturan ini,” kata Meutya kepada wartawan di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

“Sekali lagi, kita bukan mau memberi sanksi kepada anaknya, kepada orang tuanya. Justru di sini juga kita menaruh kewajiban untuk ada edukasi kepada orang tua,” tambah dia.