KPK Akan Periksa Saksi yang Tahu soal Hilangnya Bukti di PT Jhonlin Baratama

Ilustrasi kasus KPK Foto: Basith Subastian/kumparan

KPK memastikan akan memanggil sejumlah pihak yang mengetahui dugaan hilangnya bukti di dua lokasi penggeledahan terkait kasus suap Ditjen Pajak di Kalimantan Selatan. Salah satu lokasinya ialah kantor PT Jhonlin Baratama.

"Kami memastikan siapa pun yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara ini tentu akan kami panggil sebagai saksi," kata plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (12/4).

"Siapa pun yang kami panggil sebagai saksi dalam proses penyidikan adalah pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara dengan tujuan untuk membuat terang perkara," sambungnya.

Foto diduga barang bukti kasus Ditjen Pajak di PT Jhonlin Baratama yang disembunyikan sebelum geledah KPK. Foto: Dok. Istimewa

Dalam penggeledahan pada Jumat (9/4), KPK menerjunkan tim ke 2 lokasi di Kalimantan Selatan. Akan tetapi, upaya penggeledahan itu tak mendapatkan apa-apa.

Sejumlah dokumen yang merupakan barang bukti diduga menggunakan truk sebelum penyidik tiba. KPK sempat melacak keberadaan truk tersebut. Namun, saat didatangi truk tersebut sudah tak di lokasi.

Adapun penggeledahan tersebut merupakan kedua kalinya dilakukan oleh KPK. Pertama, KPK pernah menggeledah pada Kamis (18/3).

Selain menggeledah PT Jhonlin Baratama, saat itu juga penyidik menggeledah 3 rumah pihak-pihak yang diduga terkait perkara ini. Dari penggeledahan itu ditemukan bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara Bukti itu sudah diamankan.

Terkait dugaan adanya upaya menyembunyikan bukti, kumparan sudah mencoba menghubungi pihak PT Jhonlin Baratama. Namun, hingga berita diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak Jhonlin Baratama.

Foto diduga barang bukti kasus Ditjen Pajak di PT Jhonlin Baratama yang disembunyikan sebelum geledah KPK. Foto: Dok. Istimewa

Sementara dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tersangka. Namun KPK belum mengumumkan identitasnya lantaran kebijakan pimpinan jilid V. Tersangka baru diumumkan ketika hendak ditahan.

Meski demikian, KPK sudah mencegah 6 orang ke luar negeri, 2 di antaranya adalah Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Kepala Subdirektorat Kerja sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak, Dadan Ramdani.

Diduga, kasus ini terkait pengurusan pajak korporasi yang melibatkan Pejabat Ditjen Pajak. KPK menduga terdapat suap puluhan miliar dalam perkara ini. Modusnya yakni suap diberikan agar nilai pajak yang dibayarkan korporasi berkurang.