KPK Beri Uang Bulanan pada Mico Karena dalam Perlindungan
PerbesarJuru bicara KPK, Febri Diansyah, menjelaskan mengenai adanya perlakuan berbeda terhadap Mico Fanji Tirtayasa. Mico adalah salah satu saksi kunci terkait kasus dugaan suap kepada Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi.
Febri mengungkapkan bahwa Mico sebelumnya pernah meminta perlindungan kepada KPK saat penyidikan kasus tersebut dilakukan. Permintaan tersebut pun kemudian dikabulkan karena KPK menemukan adanya indikasi intimidasi kepada Mico.
Febri membenarkan bahwa Mico kemudian ditempatkan di rumah aman atau safe house. Safe house itulah yang kemudian disebut Mico di depan Pansus Hak Angket KPK sebagai rumah tempat KPK menyekap saksi.
"Kami analisis cek ke lokasi apa ada serangan intimidasi, kemudian perlindungan kami berikan. Ternyata perlu ditempatkan di safe house, agar saksi merasa aman dan kerja sama dengan penegak hukum yaitu polisi. Tidak bisa kami sampaikan karena rahasia, yang pasti bukan di Pancoran seperti yang pernah disampaikan. Secara spesifik kami tidak bisa sampaikan," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/7).
Lantaran sedang dalam perlindungan, Miko pun diberikan biaya hidup oleh KPK. Febri menyebut biaya hidup yang diberikan KPK kepada Miko sesuai standar UMR di daerah yang bersangkutan.
Namun dalam perjalanannya, Miko lantas tidak bersikap kooperatif, seperti tidak datang dalam persidangan. Sehingga pada akhirnya perlindungan tersebut tidak lagi dilakukan.
"Setelah ada perjanjian kooperatif datang pada saat persidangan tidak dilakukan dan ada informasi lain termasuk pelanggaran tertentu, maka KPK memutuskan menghentikan perlindungan tersebut," kata Febri.
Terkait pernyataan Miko bahwa dia pernah difasilitasi jalan-jalan ke Raja Ampat oleh KPK, Febri membantahnya. Ia menyebut KPK hanya memberikan penggantian biaya hidup kepada Miko karena sedang berada dalam perlindungan.
Febri juga membantah adanya penggantian identitas kepada Miko yang mengaku mengganti namanya menjadi Nico. "Kami tegaskan terkait penggantian identitas dan sejenisnya kita tegaskan itu tidak pernah dilakukan," ujar Febri.