KPK Dapat Anggaran Rp 878 Miliar pada 2026, Minta Tambahan Rp 1,34 Triliun

Suasana rapat kerja Komisi III DPR RI bersama KPK, PPATK, dan BNN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyebut dalam pagu indikatif anggaran 2026, KPK belum mendapatkan alokasi untuk pencegahan dan penindakan korupsi. Hal itu ia jelaskan saat Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (10/7). Adapun pagu indikatif anggaran 2026, KPK mendapatkan Rp 878.4 miliar.

"Alokasi pagu indikatif sebesar Rp878.4 miliar oleh Kementerian Keuangan seluruhnya dialokasikan untuk program dukungan manajemen yang mencakup sebagian kebutuhan dasar seperti gaji dan tunjangan serta operasional kantor," ucap Setyo di depan para anggota Komisi III.

"Sementara itu, anggaran penyelenggaraan tugas dan kewenangan KPK yang ada pada program pencegahan dan penindakan perkara korupsi belum mendapatkan alokasi anggaran atau 0 rupiah," tambahnya.

Atas dasar itu, Setyo meminta adanya penambahan anggaran untuk tahun 2026 mencapai Rp 1,34 triliun. Peruntukannya untuk melakukan fungsi penindakan dan pencegahan.

"Kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,34 triliun untuk dua program, yaitu pada program dukungan manajemen, kami membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,34 triliun yang telah dialokasikan dalam pagu indikatif sebesar Rp 878 miliar, sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 491,3 miliar,” jelas dia.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

“Kemudian pada program pencegahan dan penindakan perkara korupsi, kami membutuhkan anggaran sebesar Rp 856,6 miliar yang belum mendapatkan alokasi dalam pagu indikatif, sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 856,6 miliar, sehingga total kebutuhan anggaran KPK untuk tahun 2026 adalah sebesar Rp 2,226 miliar,” tambahnya.

Setyo menjelaskan bahwa tambahan anggaran itu juga akan digunakan untuk melaksanakan program prioritas KPK.

“Kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 1,34 triliun jika dikelompokkan dalam kegiatan, maka akan kami gunakan untuk kegiatan prioritas nasional, kemudian pelaksanaan tugas KPK, dan inisiatif baru dan strategis untuk mendukung prioritas nasional,” tandasnya.