KPK Gelar Pembekalan Antikorupsi untuk Kementerian Perindustrian

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Shutterstock

KPK kembali menggelar Executive Briefing untuk para Penyelenggara Negara (PN) melalui program Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas).

Setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 24 Mei dan 24 Juni 2022, kali ini giliran para pejabat dari Kementerian Perindustrian.

"Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Jenderal Dody Widodo, Inspektur Jenderal Masrokhan dan jajaran eselon satu lainnya yaitu lima Direktur Jenderal dan dua Kepala Badan di lingkungan Kemenperin beserta pasangan masing-masing dijadwalkan hadir secara langsung," ujar Plt juru bicara KPK Ipi Maryati Kuding melalui keterangannya, Kamis (17/4).

PAKU Integritas tersebut, menurut Ipi, meliputi dua kegiatan utama, yaitu pembekalan antikorupsi bagi PN beserta pasangannya dan diklat pembangunan integritas bagi para penyelenggara negara.

Pembekalan antikorupsi, kata Ipi, disampaikan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri bersama jajaran pada Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

"Dalam kegiatan executive briefing ini peserta mendapat pembekalan antikorupsi serta dialog terkait upaya inisiatif strategis, capaian, tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi serta upaya pembangunan budaya integritas di kementerian/lembaga," ucap Ipi.

"Pada sesi dialog antara KPK dan pasangan penyelenggara negara bertujuan untuk menggali dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman antikorupsi berbasis keluarga. Sementara, untuk kegiatan diklat pembangunan integritas diberikan khusus kepada pejabat struktural eselon satu kementerian/lembaga," sambungnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita usai menghadiri pembekalan antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/7/2022). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Terkait upaya pencegahan korupsi, Ipi menyebut KPK dan Kemenperin juga telah bekerja sama dalam sejumlah program dan kajian. Salah satunya berkaitan dengan Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam survei itu Kemenperin termasuk dalam kategori 10 kementerian dengan hasil SPI tertinggi dengan capaian skor 85,52 dari skor rata-rata nasional 72,4.

Masih dalam survei yang sama, Ipi menuturkan bahwa KPK juga turut memetakan risiko dan potensi korupsi termasuk mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di instansi yang meliputi total 640 peserta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Berdasarkan hasil SPI 2021 terdapat enam titik rawan korupsi di Kemenperin terkait penyalahgunaan fasilitas kantor, gratifikasi, suap, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, serta trading in influence," kata Ipi.

"Dari hasil SPI tersebut KPK juga telah memberikan rekomendasi dan bersama-sama Kemenperin menyusun rencana aksi perbaikan yang implementasinya dimonitor oleh KPK," ucapnya.

Ditemui usai menghadiri pertemuan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, mengaku pihaknya banyak memperoleh penjelasan serta arahan dari KPK tentang bagaimana mewujudkan good governance dan clear governance.

Dua poin itu, menurut Agus, memegang peranan penting agar tiap Kementerian dapat mencapai seluruh target yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa ada cacat hukum. Termasuk indikasi kemungkinan adanya tindak pidana korupsi.

"Kami mendapatkan penjelasan dari KPK bahwa pencegahan korupsi itu dimulai dari keluarga pencegahan korupsi dimulai dari keluarga dan seorang perempuan yang notabene adalah istri dan ibu dari anak-anak ini merupakan seorang sosok atau figur yang sangat penting di rumah," ucap dia.

"Sehingga nilai-nilai termasuk nilai-nilai anti korupsi itu sudah harus bisa ditanam di rumah masing-masing dalam keluarga melalui ibu-ibu melalui istri kita masing-masing," sambungnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita usai menghadiri pembekalan antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/7/2022). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Menindaklanjuti pertemuan hari ini, Agus menyebut ke depan KPK juga akan mengundang seluruh perwakilan eselon satu dari tiap Kementerian untuk mengikuti kegiatan serupa. Dari situ, ia berharap upaya pencegahan dini yang dilakukan di tiap kementerian dapat menekan potensi munculnya korupsi di lingkup Kementerian.

"Nanti dalam kegiatan berikutnya KPK juga sudah mengundang para eselon satu dari kementerian-kementerian untuk mengikuti event selanjutnya kegiatan selanjutnya ini seluruh eselon satu. ini untuk melengkapi apa yang tadi kami dapatkan pada pagi hari ini," kata Agus.

"Jadi kami sangat berterima kasih dan juga percaya bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KPK melalui deputi melalui pak wawan Ini betul-betul bisa sangat membantu dalam upaya pencegahan dini terhadap upaya kita pemberantasan korupsi di kementerian," pungkasnya.