KPK Geledah Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan

22 Juli 2022 18:11
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Ilustrasi penyidik KPK. Foto: Instagram/@official.kpk
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi penyidik KPK. Foto: Instagram/@official.kpk
ADVERTISEMENT
KPK turut menggeledah Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan. Penggeledahan masih terkait rangkaian penyidikan kasus dugaan suap pemeriksaan laporan keuangan Pemda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 pada Dinas PUTR.
ADVERTISEMENT
Penggeledahan dilakukan pada Kamis (21/7). Pada hari itu, penyidik juga menggeledah Kantor Dinas PUTR Sulsel. Kedua lokasi berada di Kota Makassar, Sulsel.
"Pada 2 lokasi dimaksud, ditemukan dan diamankan berbagai bukti di antaranya yaitu berbagai dokumen laporan keuangan yang diduga terkait dengan perkara," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Jumat (22/7).
Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Namun, Ali tidak merinci bukti-bukti yang dimaksud.
"Analisa dan penyitaan atas bukti-bukti tersebut segera dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan dari para Tersangka," ujar dia.
KPK memang sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, identitas tersangka maupun konstruksi perkara belum diumumkan.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Kasus ini merupakan pengembangan perkara Nurdin Abdullah. Mantan Gubernur Sulsel itu terlibat kasus suap proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Nurdin Abdullah menerima penghargaan dari Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) tahun 2017. Foto: Bung Hatta Anti-Corruption Award
zoom-in-whitePerbesar
Nurdin Abdullah menerima penghargaan dari Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) tahun 2017. Foto: Bung Hatta Anti-Corruption Award
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sedikit menyinggung terkait penyidikan kasus ini. Ia bahkan menyebut kasus ini memiliki kemiripan dengan kasus yang menjerat Bupati Bogor, Ade Yasin.
ADVERTISEMENT
Dalam perkaranya, Ade Yasin diduga menyuap Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Jawa Barat. Diduga, tujuannya ialah agar Tim Pemeriksa BPK Jabar merekayasa pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Sehingga Pemkab Bogor mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Pengembangan kasus Gubernur Sulsel [Nurdin Abdullah]. Apakah mirip atau sama dengan kasus Kabupaten Bogor? Ya lebih kurang sama," ujar Alex kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (21/7).
Selain itu, Alex juga mengakui bahwa penyidik pihaknya menemukan adanya dugaan aliran uang terkait pemeriksaan audit.
"Ini pengembangan dan kita ketahui ternyata ada aliran uang, ada permintaan uang terkait dengan proses audit kan seperti itu," kata Alex.
Adapun Nurdin Abdullah dihukum 5 tahun penjara. Ia terbukti menerima suap terkait proyek di Dinas PUTR Sulsel serta gratifikasi ketika menjabat gubernur.
ADVERTISEMENT
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020