KPK Geledah Kantor Bupati hingga Dinas PUPR Hulu Sungai Utara, Sita Uang

Ilustrasi penggeledahan oleh KPK Foto: ANTARA FOTO/Risky Andrianto

KPK menggelar penggeledahan maraton di lima lokasi dalam dua hari terkait dengan kasus dugaan korupsi suap lelang proyek konstruksi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tahun 2021-2022. Salah satu lokasi yang digeledah adalah kantor Bupati HSU, Abdul Wahid.

Penggeledahan dilakukan selama dua hari yakni Senin (20/9) dan Selasa (21/9). Berikut lokasi-lokasi yang digeledah:

"Dari 5 lokasi berbeda tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan di antaranya berbagai dokumen, sejumlah uang dan barang elektronik," kata plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (22/9).

Ilustrasi KPK. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

"Untuk bukti-bukti yang ditemukan tersebut, akan diverifikasi untuk mengetahui lebih jauh keterkaitanya dengan para tersangka dan akan segera di lakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara dimaksud," sambung dia.

Dalam kasus ini, KPK menjerat tiga orang tersangka. Mereka adalah Maliki selaku Plt Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten HSU sekaligus PPK dan KPA; Marhaini selaku Direktur CV Hanamas; dan Fachriadi selaku Direktur CV Kalpataru.

Maliki selaku PPK sekaligus KPA diduga bersekongkol dengan Maharani dan Fachriadi sebagai calon pemenang proyek lelang. Kedua pengusaha itu akan dijadikan pemenang dengan kesepakatan memberikan sejumlah uang komitmen fee 15% kepada Maliki.

Adapun lelang tersebut terkait pelaksanaan 2 proyek irigasi yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kayakah Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan dengan HPS Rp 1,9 miliar dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang dengan HPS Rp 1,5 miliar.