KPK Geledah Kantor Bupati hingga Dinas PUPR Hulu Sungai Utara, Sita Uang

22 September 2021 14:25
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
KPK Geledah Kantor Bupati hingga Dinas PUPR Hulu Sungai Utara, Sita Uang (283509)
searchPerbesar
Ilustrasi penggeledahan oleh KPK Foto: ANTARA FOTO/Risky Andrianto
KPK menggelar penggeledahan maraton di lima lokasi dalam dua hari terkait dengan kasus dugaan korupsi suap lelang proyek konstruksi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tahun 2021-2022. Salah satu lokasi yang digeledah adalah kantor Bupati HSU, Abdul Wahid.
ADVERTISEMENT
Penggeledahan dilakukan selama dua hari yakni Senin (20/9) dan Selasa (21/9). Berikut lokasi-lokasi yang digeledah:
  • Rumah kediaman tersangka Marhaini (Direktur CV Hanamas) di Jalan Abdul Hamidan Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara.
  • Rumah tersangka Fachriadi (Direktur CV Kalpataru) di Jalan Khuripan Kecamatan Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara 3.
  • Kantor Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara.
  • Kantor Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara.
  • Rumah kediaman dari pihak yang terkait dengan perkara ini yang beralamat di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
"Dari 5 lokasi berbeda tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan di antaranya berbagai dokumen, sejumlah uang dan barang elektronik," kata plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (22/9).
ADVERTISEMENT
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
KPK Geledah Kantor Bupati hingga Dinas PUPR Hulu Sungai Utara, Sita Uang (283510)
searchPerbesar
Ilustrasi KPK. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
"Untuk bukti-bukti yang ditemukan tersebut, akan diverifikasi untuk mengetahui lebih jauh keterkaitanya dengan para tersangka dan akan segera di lakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara dimaksud," sambung dia.
Dalam kasus ini, KPK menjerat tiga orang tersangka. Mereka adalah Maliki selaku Plt Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten HSU sekaligus PPK dan KPA; Marhaini selaku Direktur CV Hanamas; dan Fachriadi selaku Direktur CV Kalpataru.
Maliki selaku PPK sekaligus KPA diduga bersekongkol dengan Maharani dan Fachriadi sebagai calon pemenang proyek lelang. Kedua pengusaha itu akan dijadikan pemenang dengan kesepakatan memberikan sejumlah uang komitmen fee 15% kepada Maliki.
Adapun lelang tersebut terkait pelaksanaan 2 proyek irigasi yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kayakah Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan dengan HPS Rp 1,9 miliar dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang dengan HPS Rp 1,5 miliar.
ADVERTISEMENT
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020