KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Bandung Barat hingga Sejumlah Rumah

Ilustrasi penggeledahan oleh KPK Foto: ANTARA FOTO/Risky Andrianto

KPK menggeledah 4 lokasi berbeda terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat pada Rabu (17/3) kemarin.

Empat lokasi yang digeledah yakni Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat; Kantor CV BP (Bintang Pamungkas) di Lembang, Bandung Barat; kantor CV SSGC (Sentral Sayuran Garden City) di Lembang, Bandung Barat; dan rumah kediaman dari pihak yang terkait perkara di Lembang, Bandung Barat.

Dalam penggeledahan tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti terkait perkara.

"Pada 4 lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang bukti elektronik," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (18/3).

"Selanjutnya seluruh barang bukti akan dilakukan validasi dan verifikasi untuk dilakukan penyitaan guna melengkapi berkas perkara penyidikan perkara dimaksud," sambungnya.

Petugas KPK saat melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat pada Selasa (16/3). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Sebelumnya KPK telah menggeledah sejumlah lokasi di Bandung Barat. Seperti Kantor Bupati di Pemkab Bandung Barat, dan kediaman pribadi Bupati Bandung Barat, AA Umbara Sutisna, di Lembang.

Adapun kasus ini sudah naik ke tingkat penyidikan. Artinya sudah ada tersangka yang ditetapkan. Namun demikian, KPK belum mengumumkan identitas tersangka lantaran kebijakan pimpinan yang baru. Tersangka akan diumumkan ketika sudah ditangkap atau hendak ditahan.

Meski begitu, KPK memastikan segera mengumumkan konstruksi perkara, alat bukti, hingga siapa saja tersangka di kasus ini pada waktunya.

Sejumlah penyidik dari KPK yang memeriksa Bupati Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna kembali terlihat keluar dari sebuah ruangan. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Sementara, sempat beredar sprindik KPK di media sosial. Sprindik memuat nama tersangka serta para pihak yang diduga terlibat hingga pasal yang dijeratkan.

Dalam surat itu, seorang pria bernama Andri Wibawa ditulis dengan status sebagai tersangka. Ia merupakan seorang wiraswasta. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK, Setyo Budiyanto tertanggal 1 Maret 2021.

Nama Aa Umbara Sutisna dan seorang pengusaha bernama Totoh Gunawan disebut menjadi pihak yang ikut bersama Andri melakukan tindak pidana korupsi. Namun, KPK belum berkomentar soal kebenaran sprindik yang beredar ini.