KPK Geledah Rumah dan Kantor Bupati Probolinggo, Sita Dokumen dan Uang

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (kiri) bersama suaminya yang juga anggota DPR Hasan Aminuddin mengenakan rompi tahanan KPK di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021) dini hari. Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Tim penyidik KPK menggeledah sejumlah lokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ada sejumlah bukti yang diamankan dalam penggeledahan tersebut.

Penyidikan ini terkait kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, dan suaminya yang juga anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Hasan Aminuddin, merupakan tersangka dalam kasus ini.

Kelima lokasi yang digeledah penyidik KPK itu ialah rumah pribadi Bupati Probolinggo, rumah dinas Bupati Probolinggo, Kantor Bupati Probolinggo, Kantor Camat Krejengan, dan Kantor Camat Paiton.

Penyidik KPK menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Purbolinggo di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021) dini hari. Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Camat Krejengan, Doddy Kurniawan, dan Camat Paiton, Muhamad Ridwan, turut menjadi tersangka dalam kasus ini. Bersama Puput dan Hasan, mereka merupakan tersangka penerima suap.

"Dari kegiatan ini tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen, bukti elektronik dan sejumlah uang," ujar plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/9).

Bukti-bukti tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk kemudian disita. Namun, KPK belum mengumumkan dokumen serta berapa total uang yang diamankan.

"Segera dianalisa untuk dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut," kata Ali.

Dalam perkara ini, Puput Tantriana Sari bersama Hasan Aminuddin, Doddy Kurniawan, dan Muhamad Ridwan, diduga menerima suap. Suap diduga merupakan setoran orang-orang yang ingin menjadi pejabat kepala desa.

Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Hasan Aminuddin. Foto: Kabarpas via kumparan

Hasan Aminuddin diduga menggunakan pengaruhnya serta posisinya sebagai suami Puput untuk meminta setoran. Ia diduga memasang tarif Rp 20 juta untuk para ASN yang ingin menempati posisi sebagai pejabat kepala desa di Probolinggo. Tak hanya itu, ia juga diduga meminta upeti berupa sewa tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar.

Total ada 22 tersangka yang dijerat KPK dalam perkara ini. Empat tersangka merupakan penerima suap. Sementara 18 lainnya pemberi suap untuk menempati posisi pejabat kepala desa.