KPK Hibahkan Aset Rampasan Koruptor Senilai Rp 24,27 Miliar
·waktu baca 2 menit
PerbesarKPK menyerahkan empat aset barang rampasan dari hasil tindak pidana korupsi dengan total nilai Rp 24,27 miliar. Rampasan tersebut diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), Pemkab Bangkalan, dan Pemkab Tapanuli Utara.
Rincian rampasan korupsi yang diserahkan ke institusi tersebut sebagai berikut:
8 unit kendaraan mobil dengan nilai Rp 630 juta kepada Kemenkumham
Satu bidang tanah di Kabupaten Cianjur dengan nilai Rp 574 juta kepada Kementerian ATR/BPN
4 bidang tanah di Kabupaten Bangkalan senilai Rp 16,23 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Tanah dan bangunan di Kabupaten Bekasi dengan nilai Rp 6,83 miliar kepada Pemerintah Tapanuli Utara
Serah terima aset hasil rampasan dilakukan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandy Hutabarat.
Aset rampasan yang diserahterimakan itu berasal dari kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan terpidana Fuad Amin Imron, Luthfi Hasan Ishaaq, serta M. Nazaruddin yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Pelaksanaan hibah aset hasil rampasan penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK ini sebagai wujud penegakkan hukum yang memberikan efek jera bagi para pelakunya. Sekaligus upaya pemulihan keuangan Negara secara optimal melalui asset recovery.
“Kami harapkan serah terima ini dapat meningkatkan sinergitas antara KPK dengan lembaga negara dan pemerintah daerah, khususnya dalam pemberantasan korupsi, serta bermanfaat bagi peningkatan kualitas layanan publik” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/3).
Sofyan Djalil menyampaikan aset yang diserahkan KPK tersebut akan dipergunakan untuk tempat arsip program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
Sedangkan atas aset yang diserahkan kepada Kemenkumham, Yasonna Laoly berencana memanfaatkannya untuk menunjang pelayanan ke masyarakat.
Adapun Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandy Hutabarat menyebut, penerimaan aset hasil korupsi dari KPK akan dipergunakan untuk peningkatan fasilitas pelayanan publik. Aset itu juga akan dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.