KPK Koordinasi dengan Kemenag Pantau Pelaksanaan Haji 2025

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, saat memberikan keterangan pers di Ruang Konferensi Pers Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

KPK menaruh perhatian khusus dalam pelaksanaan ibadah haji 2025. Melalui Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, KPK sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dalam pemantauan pelaksanaan ibadah haji tersebut.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyatakan bahwa pihaknya siap terlibat dalam pencegahan korupsi terkait pelaksanaan ibadah haji.

"Kita sudah siap segera untuk pencegahan. Tapi yang sekarang kayaknya satu siklus penuh dan bukan haji ini saja. Jadi yang haji plus, yang umrah itu sekalian aja dari perizinannya sampai database-nya segala macam kita pengin lihat," kata Pahala kepada wartawan, di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (13/11).

Pahala menyebut, komunikasi itu telah dilakukan melalui Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) Faisal Ali Hasyim. Dalam komunikasi itu, lanjutnya, dipaparkan terkait pelaksanaan haji.

"Sudah [komunikasi], Pak Irjennya, Pak Faisal, kan, waktu kemarin, haji kemarin kita juga ada satu orang kita pendamping," ungkap dia.

"Nah kita bilang dari awalnya siklus penuh gitu, ya. Supaya tuntas nih haji ini. Jangan ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak bagus. Yang jelas haji khusus, haji reguler, sama yang umrah, itu segala macam kita mau lihat semua dan Pak Irjen setuju," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pihaknya tak ingin ada permasalahan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji mendatang.

Untuk mewujudkan itu, lanjutnya, Kemenag bakal menggandeng KPK dan Kejaksaan Agung dalam pelaksanaan ibadah haji guna memastikan penyelenggaraan yang transparan dan bersih.

Hal itu disampaikannya saat membuka Mudzakarah Perhajian Indonesia Tahun 2024 yang berlangsung di Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11) lalu.

"Kami sudah berbicara dengan KPK masalah haji ini mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan baik di dalam maupun luar negeri," ujar Nasaruddin Umar, dikutip dari Antara, Rabu (13/11).

Hal itu juga dalam rangka mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.