kumparan
4 November 2019 12:12

KPK Minta Kemensos Tingkatkan Akurasi Data Masyarakat Miskin

POTRAIT, Koordinasi KPK dengan Kemensos
Koordinasi KPK dengan Kementerian Sosial terkait pencegahan korupsi di sektor bantuan sosial hingga keakuratan data masyarakat miskin. Foto: Dok. Humas KPK
Menteri Sosial, Juliari Batubara bersama dengan jajaran pejabat Kementerian Sosial menyambangi KPK. Dalam pertemuan itu, Juliari diterima langsung Ketua KPK Agus Raharjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.
ADVERTISEMENT
Dalam kesempatan itu, Ketua KPK Agus Raharjo menyampaikan pentingnya sinkronisasi data masyarakat miskin. Agar menjadikan bantuan-bantuan sosial yang diberikan lebih tepat sasaran.
"Seperti yang dijelaskan Pak Menteri tadi ya, kita terutama sangat menginginkan dalam waktu dekat kita bisa mempunyai data yang akurat mengenai orang miskin," kata Agus di Gedung KPK, Senin (4/11).
Mensos RI, Juliari Batubara di KPK
Mensos RI, Juliari Batubara bertemu dengan pimpinan KPK Agus Rahardjo di gedung KPK. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Agus menjelaskan, dalam pertemuan itu juga disampaikan adanya ketidakakuratan data bisa menimbulkan subsidi yang membengkak. Misalnya, kata dia, untuk gas 3 kg yang seharusnya dinikmati masyarakat miskin, namun faktanya bisa didapat dengan mudah oleh masyarakat mampu.
Belum lagi, kata Agus, subsidi-subsidi lainnya seperti listrik, pupuk, benih, bantuan pendidikan, hingga BPJS kesehatan. Kondisi ini bisa membuat biaya subsidi dari pemerintah membengkak.
Mensos RI, Juliari Batubara di KPK
Mensos RI, Juliari Batubara bertemu dengan pimpinan KPK Agus Rahardjo di gedung KPK. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
"Kalau kita bisa mengelola data itu lebih baik, datanya lebih akurat, saya pikir efisiensinya akan sangat besar. Tadi khusus Kemensos mengenai bantuan sosial kalau lebih akurat akan jauh lebih efektif pada yang lebih membutuhkan," kata dia.
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal itu, Juliari berjanji akan mengikuti rekomendasi yang diberikan KPK. Demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.
Koordinasi KPK dengan Kemensos
Koordinasi KPK dengan Kementerian Sosial terkait pencegahan korupsi di sektor bantuan sosial hingga keakuratan data masyarakat miskin. Foto: Dok. Humas KPK
"Beberapa masukan dari KPK menyangkut program-program kami, kemudian data-data yang lebih akurat yang tentunya sangat berpengaruh kepada kualitas program-program Pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Saya kira kami terima dengan baik tadi banyak sekali masukan-masukan dan semuanya masukan dari KPK sangat konstruktif," kata dia.
"Kami akan menjalankannya tentunya dengan skala prioritas dan bertahap di mana ujungnya nanti kita jadi kementerian tidak saja good and clean governance juga benar-benar kita memiliki program yang mensejahterakan rakyat Indonesia," sambungnya.
Juru bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, dalam pertemuan itu KPK juga menyinggung mengenai pencegahan korupsi di bidang BPJS hingga kepatuhan LHKPN.
ADVERTISEMENT
"Deputi Bidang Pencegahan KPK juga membicarakan kepatuhan pelaporan LHKPN dan perkembangan pelaksanaan Stranas Pencegahan Korupsi, serta pencegahan korupsi terkait BPJS," kata Febri.
Koordinasi KPK dengan Kemensos
Koordinasi KPK dengan Kementerian Sosial terkait pencegahan korupsi di sektor bantuan sosial hingga keakuratan data masyarakat miskin. Foto: Dok. Humas KPK
Dalam pertemuan itu, Juliari didampingi sejumlah pejabat Kemensos. Seperti Sekjen Kemensos Hartono Laras, Irjen Dadang Iskandar, Dirjen Pemberdayaan Sosial Arif Nahari, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung, Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto, Kabandiklat Penelitian dan Penyuluhan Sosial Syahabuddin, dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan