KPK OTT Bupati Meranti, Ada Andil Brigjen Endar yang 'Disingkirkan' Firli Dkk?

Mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro berjalan usai membuat aduan ke Dewan Pengawas KPK terkait pemberhentiannya dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK di Gedung C1 KPK, Jakarta, Selasa (4/4/2023). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

KPK menangkap Bupati Meranti Muhammad Adil dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis malam. Penangkapan ini merupakan OTT pertama KPK pada tahun 2023.

Hal ini diakui pula oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Selama 3 bulan berjalan di tahun 2023, KPK belum melakukan OTT.

"Hari ini kita berhasil tangkap tangan Bupati Meranti. Selama tiga bulan sejak Januari sampai dengan 31 Maret 2023, tidak ada tangkap tangan.," kata Firli Bahuri kepada wartawan, Jumat (7/4).

Firli kemudian bicara bahwa KPK sudah bekerja profesional, sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

"Tidak boleh ada cacat hukum di akhir masa jabatan pimpinan KPK karena kami berlima selalu hati-hati, prudent, dan kompak dalam membuat keputusan. Setiap keputusan diambil secara bulat," kata Firli yang akan mengakhiri kepemimpinannya pada Desember 2023 ini.

Sejumlah mahasiswa dari berbagai organisasi mahasiswa membawa poster saat berunjuk rasa menolak sikap Ketua KPK Firli Bahuri yang secara sepihak memecat Direktur Penyelidikan (Dirlidik) KPK Brigjen Pol Endar Priantoro di Gedung Merah Putih KPK. Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto

Meski demikian, ternyata masih ada andil Brigjen Endar dalam OTT Bupati Meranti. Endar ialah Direktur Penyelidikan KPK yang kemudian 'disingkirkan' Firli Bahuri dkk.

Endar dikembalikan dengan alasan KPK sudah tidak mengusulkan jenderal polisi bintang satu itu sebagai direktur penyelidikan. Namun, pengembalian itu diduga tidak sesuai prosedur dan memiliki motif politis di baliknya. Sementara KPK berkukuh pengembalian itu sudah sesuai aturan.

Masa jabatan Endar selaku Direktur Penyelidikan berakhir pada akhir Maret 2023. Sementara surat penyelidikan terkait Bupati Meranti sudah terbit sejak Januari 2023, saat Endar masih menjabat direktur.

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap mengapresiasi penyelidik KPK yang masih bersemangat memberantas korupsi dengan melakukan OTT. Meski konflik internal KPK semakin kuat akibat pencopotan Endar Priantoro Selaku Direktur Penyelidikan KPK.

Yudi yang juga mantan penyidik KPK ini menyatakan bahwa Para penyelidik tersebut menuntaskan kasus yang sebelumnya dipimpin oleh Endar. Menurut dia, hal itu seakan membuktikan kepada pimpinan KPK bahwa Endar kompeten sebagai Direktur Penyelidikan.

"Buktinya kasus yang ketika itu dipimpin Endar ini tuntas dengan OTT terhadap Bupati Meranti. Ini sekaligus tambahan bukti prestasi tidak terbantahkan Endar selaku Direktur Penyelidikan," kata Yudi kepada wartawan.

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap di Bareskrim Polri, Kamis (29/9). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Yudi yang juga berpengalaman dalam melakukan OTT ini menjelaskan bahwa peran Direktur Penyelidikan sangat sentral. Termasuk dalam mengarahkan dan mengatur satgas penyelidikan di lapangan maupun di kantor KPK dalam sebuah penangkapan.

"OTT bukanlah proses yang instant namun membutuhkan waktu berminggu bahkan berbulan. Jadi kesuksesan OTT Bupati Meranti oleh Penyelidik KPK ini tidak lepas dari Peran Endar yang kini dicopot jabatannya oleh pimpinan KPK. OTT ini menurut yudi juga bisa jadi bukti tambahan bagi Dewas KPK bahwa kinerja Endar tidak diragukan lagi sehingga tidak ada alasan logis mengembalikan Endar ke Kepolisian," pungkas Yudi yang kini menjadi ASN Polri itu.

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Adil di Gedung Kemendagri, Rabu (21/12/2022). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Bupati Meranti Muhammad Adil ditangkap KPK karena diduga terlibat kasus suap. Ia diduga sebagai pihak penerima suap.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut ada dua perbuatan yang diduga melibatkan Adil.

"Tindak pidana korupsi yang diduga adalah Pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang persediaan (UP dan GUP) dipotong 5-10%," kata Ghufron.

"Suap pengadaan jasa umrah," imbuh Ghufron. Namun, ia belum menjelaskan lebih lanjut soal konstruksi perkara yang dimaksud.

Bupati serta para pihak yang ditangkap itu segera dibawa KPK ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Mereka masih berstatus sebagai terperiksa. Status hukum mereka akan ditentukan dalam waktu 1x24 jam.