KPK Panggil 5 Ketua Yayasan di Cirebon Terkait Kasus CSR BI

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

KPK masih terus melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Sejumlah saksi yang merupakan ketua yayasan di Cirebon pun dipanggil KPK.

"Hari ini, Selasa (11/2), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK dana CSR di Bank Indonesia," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangannya.

Adapun para ketua yayasan di Cirebon yang dipanggil KPK, yakni Ketua Yayasan Al-Kamali Arya Salingsingan Cirebon sekaligus anggota KPU Kabupaten Cirebon, Sudiono; Ketua Pengurus Yayasan Al-Firdaus Warujaya Cirebon, Abdul Mukti; Ketua Pengurus Yayasan As-Sukiny sekaligus guru SMPN 2 Palimanan, Ali Jahidin.

Kemudian, Ketua Yayasan Guyub Berkah Sejahtera selalu staf Bapenda Kabupaten Cirebon, Deddy Sumedi; dan Ketua Yayasan Al-Fairuz Panongan Palimanan, Ida Khaerunnisah.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," ujar Tessa.

Namun demikian, Tessa belum merinci lebih jauh terkait konfirmasi kehadiran para saksi tersebut. Termasuk materi pemeriksaan yang akan dicecar kepada mereka.

Adapun dalam kasus ini, KPK masih menggunakan surat perintah penyidikan (Sprindik) umum. Sehingga, belum ada tersangka yang dijerat.

Dalam perkara ini, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan mengungkapkan bahwa sebagian dana CSR yang ada diberikan kepada yang tidak semestinya.

"Jadi BI itu punya dana CSR, kemudian beberapa persen daripada sebagian dari pada itu diberikan ke yang tidak proper. Kurang lebih seperti itu," ujar Rudi kepada wartawan di Gedung KPK, Selasa (17/12) lalu.

Ia menduga adanya aliran dana CSR tersebut diberikan kepada yayasan yang tidak tepat.

"Yayasan, ada yayasan-yayasan, yang kita duga tidak tepat untuk diberikan," imbuh dia.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, juga menjelaskan dugaan penyelewengan dana yang dilakukan dalam kasus korupsi tersebut.

Menurutnya, dana CSR yang ada tidak digunakan sesuai peruntukannya.

"Perusahaan memberikan CSR yang digunakan untuk, ada misalkan kegiatan sosial misalnya, membangun rumah, tempat ibadah, membangun fasilitas yang lainnya, jalan-jembatan dan lain-lainnya. Kalau itu digunakan sesuai peruntukannya, tidak ada masalah," tutur Asep kepada wartawan, Rabu (18/9) lalu.

"Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya," papar dia.

KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi terkait perkara ini. Mulai dari ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo; hingga rumah anggota DPR RI, Heri Gunawan.