KPK Panggil Menhub Budi Karya Terkait Kasus Suap Proyek Jalur Kereta Api

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan pembangunan rel ganda kereta api Solo - Semarang, Sabtu (8/1). Foto: Kemenhub RI

KPK memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi dugaan suap pengadaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kemenhub. Budi Karya dipanggil bersama dua saksi lainnya.

Kedua saksi lainnya adalah: Maulana Yusuf selaku ASN Kemenhub dan M. Risal Wasal sebagai Dirjen Perkeretaapian DJKA Kemenhub. Ketiganya bakal diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, hari ini, Jumat (14/7).

Plt juru bicara KPK tidak menjelaskan detail soal materi apa yang akan digali dari Budi Karya. Ali hanya mengatakan, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Putu Sumarjaya, Kepala BTP Jabagteng, dkk.

"Hari ini pemeriksaan saksi TPK suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terkait Pembangunan Jalur Kereta Api di Wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan Jawa-Sumatera tahun anggaran 2018-2022, untuk tersangka PTU [Putu] dkk," kata Ali kepada wartawan, Jumat (14/7).

Dalam kasus suap proyek ini, KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Berikut para tersangka tersebut:

Pemberi:

Penerima:

Adapun proyek yang diduga terkait suap tersebut tersebar di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera Selatan tahun 2018-2022.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga terjadi suap. Sebab pengadaannya dilakukan dengan cara lelang, tetapi diduga sudah diatur untuk memenangkan pihak rekanan tertentu. Sebagai imbalannya, ada fee yang diberikan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjajal kereta api Makassar-Parepare di Stasiun Maros ke Stasiun Pangkajene. Foto: Moh Fajri/kumparan

Berikut proyek-proyek tersebut:

Adapun fee yang diduga diterima 5-10 persen dari nilai proyek. Diduga uang suap dari swasta kepada penyelenggara negara mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar.

Kasus ini terungkap dari OTT yang dilakukan KPK pada Selasa (11/4). Total ada 25 orang yang ditangkap dari sejumlah lokasi. Namun, hanya 10 orang yang dijerat sebagai tersangka.

Terkait adanya OTT ini, Budi Karya Sumadi prihatin atas adanya kasus proyek perkeretaapian yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang," kata Budi melalui siaran persnya, Kamis (13/4).

Budi melanjutkan, "Kami siap bekerja sama serta mendukung KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi] dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini."